Sajian persentase beberapa data yang dilaporkan Wali Kota Padang Mahyeldi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang 2016 pada Senin (3/4) lalu ada yang tidak sinkron dengan data yang disajikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) beberapa hari belakangan sebagai upaya mengevaluasi LKPj yang disampaikan Wali Kota untuk kemudian dibahas kembali, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Pansus II tentang Belanja Tidak Langsung,  Gustin Pramona.

“Alhamdulillah ini hari terakhir pembahasan Pansus. Dihadiri OPD dan seluruh Camat yang ada di Kota Padang. Tapi, ada yang perlu dicatat, persentasi yang disampaikan OPD ada yang tidak sama dengan yang disampaikan  Wali Kota secara resmi. Untuk itu, persoalan ini kami minta ulang lagi. Meski tidak semua OPD menyajikan tidak sama dengan laporan Wali Kota, tapi ini penting untuk jadi perhatian. Seharusnya angka-angka itu tidak berbeda sama sekali,” ujar Mona pada Detaknusantara kemarin.

Ditegaskan, buku resmi laporan Wali Kota merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Siapapun boleh melihat. “Jika penyampaian antara Wali Kota dengan OPD beda, ini aneh sekali,” imbuh Mona.

Dijelaskan, pembahasan mengenai Biaya Tidak Langsung mencakup biaya seluruh Aparatur Sipil Negara efektif di Kota Padang. Pembahasan mengenai gaji pegawai, disebutkan Mona, tidak ada masalah karena aturannya sudah jelas. Yang kemudian jadi sorotan, ungkapnya, adalah Tunjangan Penghasilan.

Mona, mewakili Pansus II, memandang bahwa masih tidak jelas kondisi ideal dari instansi terkait di Pemko Padang mengenai tepat sasarannya penerima tunjangan.

Selain itu, kondisi tidak ideal kuantitas pegawai di satu instansi, menurutnya, juga perlu jadi perhatian untuk ke depan.

“Harus ada data di bagian organisasi, bagaimana kondisi ideal yang dibutuhkan sebuah instansi. Misalnya Kecamatan Padang Timur, butuh pegawai idealnya berapa. Jumlah ideal pegawai di satu tempat harus jelas, jangan lebih jangan kurang. Ini jadi catatan untuk Pemko. Sekarang, seluruh kecamatan menyatakan butuh tambahan pegawai,” ujar Mona.
 
Top