Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dianugerahi doktor honoris causa oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (8/3/2018).

Megawati mendapat gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintahan. Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa berlangsung di Balairung Jenderal Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Gubernur IPDN Ermaya Suradinata menyatakan, gelar honoris causa ini merupakan yang pertama dianugerahkan sejak lembaga pendidikan itu berdiri sejak 1956.

"Pemberian (gelar doktor honoris causa) untuk pertama kalinya sejak berdiri 1956 dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang didirikan Presiden RI pertama Ir Soekarno, tepatnya 17 Maret bulan ini di Malang. Dan hari ini kita menyaksikan penganugerahan pertama," kata Ermaya dalam sambutannya.

Dalam penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh IPDN, Megawati membacakan orasi ilmiah berjudul "Pancasila dan UUD 1945, Pancang Politik Pemerintah".

Ia menyinggung beberapa hal, seperti masih banyaknya keputusan politik yang menitikberatkan pada teknis administratif. Padahal, menurut Megawati, semestinya keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan semua aspek yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

Megawati juga menyinggung pentingnya keberadaan haluan negara dalam proses pembangunan jangka panjang.

"Saya berjuang keras agar Indonesia tetap memiliki blueprint rencana pembangunan. Karena saya meyakini langkah politik konkret untuk menjaga NKRI yang berideologi Pancasila adalah melalui politik pembangunan," kata Megawati saat membacakan orasi ilmiahnya.

Sebelumnya, Megawati sudah menerima enam gelar doktor honoris causa. Enam gelar itu dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).
 
Top