DPRD Rohul Jadikan HUT ke-27 Momentum Pembangunan
DETAK NUSANTARA | RIAU, Perjalanan sebuah wilayah otonom dalam mengelola roda pemerintahan, menyejahterakan masyarakat, serta meratakan infrastruktur tentu bukanlah sebuah proses yang instan. Diperlukan konsistensi kebijakan, stabilitas politik lokal, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk merajut kemajuan yang berkelanjutan. Dinamika inilah yang tengah dirasakan oleh Kabupaten Rokan Hulu, salah satu daerah potensial di Provinsi Riau, yang pada tahun ini memperingati hari jadi ke-27. Momentum dua dekade lebih setengah ini tidak sekadar dirayakan sebagai sebuah penanda waktu, melainkan bertransformasi menjadi ruang refleksi kolektif yang sangat strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah berjuluk "Negeri Seribu Suluk" tersebut.
Puncak dari rangkaian peringatan hari jadi ini terangkum dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diselenggarakan secara khidmat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu pada Senin, 12 Oktober 2026. Forum resmi kenegaraan tingkat lokal ini mendadak menjadi pusat perhatian publik, bukan hanya karena dihadiri oleh jajaran petinggi eksekutif dan legislatif daerah, tetapi juga karena berhasil menghadirkan representasi lintas instansi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kehadiran para tokoh kunci ini mengindikasikan bahwa Rokan Hulu memegang posisi strategis dalam peta pembangunan regional Provinsi Riau, sehingga setiap capaian dan tantangan yang dihadapi daerah ini senantiasa menarik untuk dikaji secara komprehensif.
Suasana ruang sidang paripurna pada hari itu tampak berbeda dari biasanya; nuansa kebersamaan dan kekhidmatan sangat terasa menyelimuti seluruh peserta yang hadir. Acara sakral tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, yang didampingi oleh Wakil Ketua M. Aidi dan Nono Patria Pratama. Kehadiran pimpinan legislatif ini menunjukkan soliditas lembaga perwakilan rakyat dalam mengawal arah kebijakan daerah. Di sisi lain, jajaran eksekutif tampak hadir lengkap dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST., MM., bersama Wakil Bupati Syafaruddin Poti, SH., MM. Kehadiran pucuk pimpinan pemerintahan daerah ini menegaskan adanya keselarasan visi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan masa depan pembangunan Rokan Hulu yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi di tengah berbagai tantangan global maupun regional yang terus bergerak dinamis.
Untuk memahami arah kebijakan yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada usia ke-27 ini, penting bagi kita untuk membedah komposisi aktor-aktor strategis yang terlibat serta substansi dari dialog yang terbangun selama rapat paripurna berlangsung. Peristiwa ini bukan sekadar seremonial tahunan yang menghabiskan anggaran, melainkan sebuah forum akuntabilitas politik di mana para pemimpin daerah memaparkan arah komitmen mereka di hadapan masyarakat luas melalui perwakilan di parlemen daerah.
Berdasarkan catatan dari Media Center Riau, Rapat Paripurna HUT ke-27 Kabupaten Rokan Hulu dihadiri oleh figur-figur penting dari berbagai strata pemerintahan. Kehadiran perwakilan dari pemerintah tingkat atas, seperti Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur yang mewakili Gubernur Riau, menunjukkan adanya koordinasi vertikal yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Sinergi vertikal semacam ini sangat krusial mengingat sebagian besar pendanaan infrastruktur skala besar dan program pengentasan kemiskinan di daerah seringkali memerlukan intervensi serta sinkronisasi anggaran lintas tingkat pemerintahan. Berikut adalah rincian fakta dan struktur kehadiran dalam Rapat Paripurna HUT ke-27 Rokan Hulu:
Pimpinan Sidang Paripurna:
1.Hj. Sumiartini (Ketua DPRD
Rokan Hulu)
2.M. Aidi (Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu)
3.Nono Patria Pratama (Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu)
Pimpinan Eksekutif Daerah:
1.Anton, ST., MM. (Bupati Rokan Hulu)
2.Syafaruddin Poti, SH., MM. (Wakil Bupati Rokan Hulu)
Representasi Pemerintah Provinsi & Pusat:
1.Zulkifli Syukur (Asisten I
Setdaprov Riau, mewakili Gubernur Riau)
2.Kehadiran Anggota DPR RI serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
Unsur Pendukung & Stakeholders Lainnya:
1.Anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda)
2.Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rokan Hulu
3.Para pendiri Kabupaten Rokan Hulu, tokoh adat, serta tokoh agama setempat
Perayaan hari jadi ke-27 Kabupaten Rokan Hulu tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang politis semata, melainkan harus dianalisis melalui kaca mata pembangunan multi-sektor. Usia 27 tahun bagi sebuah kabupaten adalah fase kematangan institusional, di mana fondasi awal telah diletakkan dan tantangan utama beralih pada upaya akselerasi kesejahteraan serta diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor komoditas konvensional saja. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak peristiwa ini terhadap berbagai sektor krusial di daerah.
Dampak Terhadap Stabilitas
Politik dan Tata Kelola Pemerintahan
Dari perspektif tata kelola pemerintahan
(governance), kekompakan yang ditunjukkan antara legislatif (DPRD) dan
eksekutif (Bupati dan Wakil Bupati) memberikan sinyal positif bagi para
investor maupun lembaga pemerhati pembangunan nasional. Stabilitas politik
lokal merupakan prasyarat mutlak (sine qua non) bagi kelancaran birokrasi.
Ketika eksekutif dan legislatif dapat duduk bersama dalam satu meja perundingan
yang konstruktif, proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), pengawasan program kerja, serta evaluasi kinerja dinas-dinas teknis
(OPD) dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan politis yang berarti. Hal
ini secara langsung akan mempercepat pencapaian target-target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dampak Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi dan Investasi Regional
Ekonomi Kabupaten Rokan Hulu yang selama ini
ditopang oleh sektor perkebunan kelapa sawit dan pertanian membutuhkan
terobosan hilirisasi agar nilai tambah produk lokal dapat dinikmati secara
langsung oleh masyarakat tempatan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan
Pemerintah Provinsi Riau yang digaungkan dalam rapat paripurna ini membuka
peluang besar bagi masuknya investasi infrastruktur penunjang logistik, seperti
perbaikan akses jalan sentra produksi pertanian dan perkebunan. Dengan
konektivitas wilayah yang semakin lancar, biaya distribusi logistik akan
mengalami penurunan signifikan, yang pada gilirannya akan mendongkrak daya
saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.
Dampak Terhadap Kohesi Sosial
dan Pelestarian Budaya Lokal
Sebagai wilayah yang dikenal dengan sebutan
"Negeri Seribu Suluk", Rokan Hulu memiliki kekayaan nilai-nilai
religius dan adat istiadat yang kuat. Keterlibatan para tokoh adat dan tokoh
agama dalam perayaan hari jadi ke-27 ini memperkuat ikatan sosial masyarakat
(social cohesion). Pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan dan gedung
tidak akan bermakna secara hakiki apabila tidak diimbangi dengan pembangunan
mental spiritual dan pelestarian identitas kultural masyarakat. Keterlibatan
tokoh-tokoh masyarakat dalam forum resmi daerah memastikan bahwa kebijakan
pemerintah tetap berpijak pada kearifan lokal serta menjunjung tinggi
nilai-nilai keharmonisan sosial.
Keberhasilan sebuah daerah otonom dalam mencapai target-target kesejahteraan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu mendengarkan berbagai sudut pandang yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks peringatan HUT ke-27 Rokan Hulu, diskursus publik tidak hanya berkisar pada euforia perayaan, tetapi juga memunculkan beragam perspektif kritis dari kalangan pengamat independen, akademisi, serta para pelaku pembangunan lokal terkait arah kebijakan ke depan.
Di satu sisi, kelompok yang pro terhadap pencapaian pemerintah daerah menilai bahwa usia 27 tahun telah membawa perubahan fisik yang masif di Rokan Hulu. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan penghubung antar-kecamatan, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan telah mengalami peningkatan kualitas yang cukup merata dibandingkan dekade-dekade awal pembentukannya. Para pendukung kebijakan pemerintah berargumentasi bahwa stabilitas politik yang terjaga di bawah kepemimpinan saat ini menjadi modal utama dalam meyakinkan pemerintah pusat untuk mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan keuangan provinsi guna menuntaskan program-program prioritas yang belum terselesaikan.
Namun di sisi lain, kalangan pengamat independen dan pengamat kebijakan publik memberikan catatan kritis yang patut dicermati oleh para pemangku kebijakan. Menurut mereka, tantangan terbesar Rokan Hulu ke depan bukanlah sekadar meresmikan proyek fisik, melainkan bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap fluktuasi harga komoditas global, khususnya minyak kelapa sawit (CPO) yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar warga. Pakar ekonomi regional seringkali mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada sektor perkebunan tunggal membuat daerah rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, momentum usia ke-27 ini harus dimanfaatkan oleh Pemkab Rohul untuk melakukan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya, UMKM digital, serta penguatan sektor pertanian pangan mandiri.
Pernyataan Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, yang menekankan bahwa peringatan hari jadi bukanlah sekadar kegiatan seremonial semata, mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan pemerhati sosial. Pesan moral agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat senantiasa menjaga persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial dipandang sebagai formula yang tepat untuk meredam potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Dengan menyatukan narasi antara optimisme birokrasi dan kritik konstruktif dari masyarakat sipil, Rokan Hulu diharapkan mampu menapaki fase usia matangnya dengan langkah yang lebih tegap, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam memperkuat kemandirian fiskal daerahnya. Selama ini, struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak kabupaten yang berbasis agraris sangat bergantung pada sektor perkebunan (seperti pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan atau retribusi terkait). Untuk keluar dari ketergantungan ini dan mendongkrak target PAD, pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi-potensi terpendam di luar sektor konvensional tersebut.
Berikut adalah langkah-langkah konkret dan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu:
Langkah paling cepat dan terukur untuk mendongkrak PAD tanpa membebani masyarakat secara tidak wajar adalah menutup celah kebocoran pendapatan melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah (e-PAD).
Intensifikasi Pajak Kendaraan dan Opsen Pajak: Mengoptimalkan koordinasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bekerja sama dengan pemerintah provinsi.
Digitalisasi Objek Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (PBJT): Memasang alat perekam transaksi (tapping box) secara masif pada restoran, rumah makan, dan hotel di pusat kabupaten hingga kecamatan guna memastikan transparansi setoran pajak.
Rokan Hulu yang dikenal dengan julukan "Negeri Seribu Suluk" memiliki aset pariwisata alam dan religi yang sangat potensial tetapi belum tergarap secara maksimal sebagai sumber retribusi.
Komersialisasi Profesional Destinasi Unggulan: Mengembangkan kawasan wisata alam seperti pesona "Samudra Awan" di Bukit Suligi (Desa Aliantan), Air Terjun Aek Matua, hingga wisata edukasi Pusat Informasi Kupu-Kupu di Hapanasan.
Kolaborasi Pengelolaan dengan BUMD/BUMDes: Mengubah pola pengelolaan objek wisata dari bersifat tradisional menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar retribusi tiket masuk, parkir, dan fasilitas amenitas masuk secara akuntabel ke kas daerah.
Kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan kecil dapat ditingkatkan jika pemerintah daerah serius melakukan inkubasi terhadap produk-produk lokal khas Rokan Hulu.
Pusat Oleh-Oleh dan Sentra Industri Kreatif: Mendirikan pusat suvenir terpadu di jalur lintas strategis yang menghubungkan Riau dengan Sumatra Barat.
Fasilitasi Sertifikasi dan Digital Marketing: Membantu pelaku UMKM naik kelas agar produk olahan pangan dan kerajinan lokal dapat menembus pasar regional, yang pada gilirannya memperluas basis pajak pertambahan nilai lokal serta retribusi pasar modern/daerah.
Pemkab Rokan Hulu memiliki banyak aset tanah, bangunan, dan fasilitas umum yang berpotensi mendatangkan pendapatan jika dikelola secara bisnis (business-to-business).
Inventarisasi dan Penilaian Ulang Aset Idle: Melakukan audit terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang mangkrak atau kurang produktif.
Skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP): Menggandeng pihak ketiga atau investor swasta untuk memanfaatkan aset lahan atau bangunan milik pemda menjadi pusat perniagaan, fasilitas logistik, atau sarana penunjang perekonomian dengan skema bagi hasil yang menguntungkan daerah jangka panjang.
Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Rokan Hulu telah sukses menunaikan esensinya sebagai sebuah titik balik perenungan dan konsolidasi kekuatan daerah. Dari ruang sidang paripurna DPRD Rohul hingga ke tingkat akar rumput di pedesaan, pesan utama yang bergema adalah pentingnya merajut kebersamaan, memperkuat koordinasi lintas sektoral, dan menyingkirkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat banyak. Kolaborasi erat antara eksekutif, legislatif, pemerintah provinsi, serta para tokoh masyarakat membuktikan bahwa Rokan Hulu memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk menghadapi berbagai tantangan zaman di masa depan.
Proyeksi dan prospek masa depan Kabupaten Rokan Hulu dalam beberapa tahun mendatang sangat bergantung pada konsistensi implementasi program-program pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Tantangan global seperti digitalisasi birokrasi, transisi energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Apabila sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat terus dijaga dalam koridor yang produktif, bukan hal yang tidak mungkin apabila Rokan Hulu akan bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, bermartabat, dan disegani di Provinsi Riau.
Koresponden : DN.016

Posting Komentar