'/> DETAK NUSANTARA | PANDUAN MASA DEPAN Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi - DETAK NUSANTARA | PANDUAN MASA DEPAN

Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi


DETAK NUSANTARA | RIAU, ROKANHULU - Komitmen Kepolisian Mengawal Hak BBM Bersubsidi. Upaya penegakan hukum terhadap praktik kecurangan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus digalakkan secara intensif oleh aparat kepolisian di berbagai daerah. Rabu, (21/10/2026)

Langkah tegas ini diambil demi memastikan bahwa komoditas yang disubsidi oleh negara benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, seperti petani, nelayan, usaha mikro, serta moda transportasi publik.

Salah satu tindakan nyata dalam mengawal alokasi BBM bersubsidi ini kembali ditunjukkan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam sebuah operasi tangkap tangan yang terencana, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial C (19) beserta barang bukti ratusan liter BBM jenis solar yang diangkut menggunakan kendaraan berpembatas tangki modifikasi. Kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini menjadi pengingat keras bahwa tindakan spekulatif yang merugikan kepentingan publik tidak akan ditoleransi oleh pihak berwajib.

Kronologi Penangkapan di Lintas Kumu-Duri

Pengungkapan kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, penelusuran sistematis, serta laporan proaktif dari warga masyarakat setempat. Operasi ini bermula pada Sabtu (17/10/2026), ketika Tim Unit II Satreskrim Polres Rokan Hulu menerima informasi intelijen mengenai maraknya dugaan aktivitas pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang diduga melanggar hukum di wilayah Kecamatan Kepenuhan.

Mendapati laporan tersebut, jajaran Satreskrim segera menyusun rencana penyelidikan lapangan. Pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, tim bergerak menuju lokasi sasaran di Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Di lokasi tersebut, petugas memantau pergerakan satu unit kendaraan roda empat merek Mitsubishi Kuda bernomor polisi AA 8478 CF yang mencurigakan. Mobil tersebut terlihat melakukan pengisian BBM secara berulang atau mengangkut muatan secara tak wajar dari salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat.

Petugas kemudian membuntutinya dengan cermat. Setelah menempuh jarak tertentu dan memastikan momen yang tepat, personel kepolisian akhirnya menghentikan kendaraan tersebut pada Senin (19/10/2026) pukul 13.00 WIB tepat di ruas Jalan Lintas Kumu-Duri, Desa Kepenuhan Barat.

Saat pemeriksaan awal dilakukan, petugas mengamankan sang pengemudi muda berinisial C. Begitu bagian dalam atau kabin kendaraan digeledah, kecurigaan petugas terbukti sepenuhnya. Di dalam mobil tersebut telah dipasang struktur tangki modifikasi atau tangki tambahan yang didesain sedemikian rupa untuk menampung solar dalam jumlah sangat besar melebihi kapasitas standar pabrikan.

Rincian Barang Bukti dan Moda Operasi Modifikasi

Dari penindakan di lapangan tersebut, Polres Rokan Hulu berhasil menyita barang bukti berharga yang memperkuat tuduhan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Adapun rincian barang bukti yang diamankan ke Mapolres Rokan Hulu meliputi:

Satu Unit Kendaraan roda empat: Mitsubishi Kuda berwarna abu-abu/kombinasi dengan nomor polisi AA 8478 CF.

 BBM Bersubsidi Jenis Solar: Sebanyak kurang lebih 700 liter solar yang tersimpan di dalam wadah/tangki modifikasi khusus di dalam mobil.

 Barcode Digital Pengisian SPBU: Empat lembar foto/file barcode digital yang tersimpan di dalam perangkat ponsel pelaku untuk menyiasati pembatasan pembelian harian di SPBU.

Perangkat Komunikasi: Satu unit telepon genggam (smartphone) merek OPPO A5 Pro berwarna hitam yang digunakan pelaku untuk koordinasi dan menyimpan dokumen digital pengisian.

Modus operandi menggunakan tangki yang dimodifikasi serta pemanfaatan banyak barcode merupakan teknik yang kerap ditemui dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pelaku sengaja memanfaatkan celah sistem kuota harian dengan memalsukan atau mengumpulkan barcode milik pihak lain agar dapat bolak-balik mengisi solar di SPBU. Setelah tangki modifikasi terisi penuh hingga ratusan liter, BBM tersebut rencananya dijual kembali ke pihak luar atau penampung ilegal dengan harga non-subsidi demi meraup keuntungan pribadi yang besar.

Pernyataan Resmi Pimpinan Polres Rokan Hulu

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu AKP Tony Prawira, S.Tr.K., S.I.K., M.H., memberikan konfirmasi resmi mengenai penangkapan ini dan menegaskan komitmen tanpa kompromi dari kepolisian.

AKP Tony Prawira menyatakan bahwa jajarannya akan terus meningkatkan pengawasan di seluruh SPBU serta jalur-jalur distribusi di wilayah hukum Rokan Hulu. Praktik-praktik curang seperti ini sangat merugikan masyarakat luas, terutama para pengemudi angkutan umum, angkutan bahan pokok, dan petani yang sering kali kesulitan mendapatkan solar subsidi akibat dihabiskan oleh para pelangsir ilegal.

 "BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan alokasinya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan undang-undang. Kami tidak akan segan-segan menindak tegas siapa pun, baik perorangan maupun korporasi, yang nekat melakukan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Kami juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik penimbunan ini dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat apabila melihat aktivitas yang mencurigakan di sekitar lingkungan mereka," tegas Kasat Reskrim.

Payung Hukum dan Ancaman Sanksi Pidana

Tindakan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi pemerintah merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi tata kelola energi nasional. Dalam perkara ini, penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu menerapkan pasal-pasal berlapis dari undang-undang terbaru yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Tersangka C dijerat dengan:

 * Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dan diperbarui melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/or Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sanksi berat ini dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku penyelewengan barang-barang bersubsidi milik negara.

Dampak Penyelewengan BBM Bersubsidi terhadap Ekonomi Masyarakat

Praktik penyelewengan solar subsidi seperti yang terjadi di Kepenuhan ini tidak sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi memiliki dampak domino yang merusak perekonomian daerah dan masyarakat kecil.

Kelangkaan BBM bagi Rakyat Kecil

Ketika para 'pelangsir' ilegal menguras stok solar di SPBU menggunakan tangki modifikasi dan beragam barcode, kuota harian yang diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan angkutan desa cepat habis. Hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan di SPBU serta memicu kelangkaan buatan.

Lonjakan Biaya Logistik dan Inflasi Daerah

Sektor angkutan barang dan distribusi bahan pokok sangat bergantung pada ketersediaan solar subsidi. Jika pengemudi logistik terpaksa membeli solar eceran atau solar non-subsidi yang mahal akibat kuota di SPBU dihabiskan oleh oknum penimbun, biaya transportasi akan melonjak. Kenaikan ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan bahan pangan.

 Kerugian Keuangan Negara

Subsidi BBM menguras APBN dalam jumlah puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Ketika BBM bersubsidi ini dialihkan ke sektor industri, perkebunan besar, atau dijual kembali demi keuntungan pribadi, anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sia-sia dan tepat sasaran.

Langkah Antisipasi dan Imbauan Kepada Masyarakat

Keberhasilan Polres Rokan Hulu dalam menghentikan penyelewengan 700 liter solar di Kepenuhan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan bersama. Kepolisian mengimbau pengelolaan SPBU agar lebih teliti dan tidak main mata dengan para pelangsir yang menggunakan tangki modifikasi atau nomor polisi palsu.

Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan saluran aduan resmi (call center) kepolisian jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU, seperti pengisian kendaraan secara berulang-ulang, pengisian menggunakan jeriken tanpa izin resmi, atau keberadaan kendaraan dengan bentuk tangki yang tampak tidak wajar.

Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan peran aktif masyarakat, penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara merata. (DN.0016)

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi
  • Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi
  • Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi
  • Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi
  • Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi
  • Polres Rohul Amankan Ratusan Liter Solar Subsidi

Posting Komentar