Memperkuat Lumbung Pangan Lampung Lewat Strategi Hilirisasi
.jpg)
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Sektor pertanian dan pangan menjadi tulang punggung utama perekonomian Provinsi Lampung. Dalam acara Stadium Generale yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (BEM FH UBL) pada Jumat (11/9/2026), Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan arah kebijakan ekonomi daerah yang berfokus pada penguatan sektor agraris dan kesejahteraan para petani.
Dalam pemaparannya di hadapan civitas academica, Gubernur menegaskan bahwa perancangan kebijakan ekonomi daerah wajib berlandaskan pada prinsip Pasal 33 UUD 1945. Mengingat Lampung tidak mengandalkan sektor pertambangan mineral, negara hadir untuk mengelola sumber daya strategis pangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.
Optimalisasi Potensi Pertanian dan Tantangan Petani
Lampung saat ini mencatatkan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Provinsi ini menduduki posisi ketiga dalam produksi jagung nasional, peringkat keenam untuk komoditas padi, serta menjadi penghasil ubi kayu (singkong) terbesar di Indonesia. Tak hanya itu, hasil perkebunan seperti kopi, lada, tebu, dan nanas turut menggerakkan roda perekonomian wilayah setempat.
Kendati memiliki volume produksi yang melimpah, tantangan regulasi dan alur distribusi di masa lalu membuat pendapatan para petani sering kali belum ideal. Untuk menjamin kesejahteraan produsen di tingkat tapak, Pemprov Lampung menerapkan tiga langkah pembenahan sistemik:
Penataan Sistem Tata Niaga: Memunculkan aturan komoditas yang adil guna menjaga kestabilan harga di tingkat produsen serta membagi nilai tambah secara merata.
Perlindungan Hasil Panen: Mengontrol lalu lintas keluar-masuk komoditas utama seperti singkong dan gabah demi mengamankan ketersediaan pasokan industri pengolahan dalam daerah.
Percepatan Hilirisasi: Menggalakkan pemrosesan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah sebelum didistribusikan ke luar daerah atau diekspor.
Investasi SDM dan Pengawasan Kebijakan Publik
Selain membenahi tata niaga, Pemprov Lampung menyiapkan strategi jangka panjang melalui peningkatan kapasitas daya saing pemuda desa. Pemerintah daerah menyediakan program beasiswa perguruan tinggi agar generasi muda terpelajar dapat kembali ke daerahnya untuk memodernisasi sektor pertanian dengan inovasi baru.
Pada kesempatan yang sama, praktisi hukum Resmen Kadapi menyampaikan pentingnya peran mahasiswa serta alumni Fakultas Hukum dalam mengawasi pembentukan regulasi daerah. Pengawasan yang kritis dari kalangan akademisi dinilai sangat krusial agar setiap kebijakan publik yang diterbitkan pemerintah tetap bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. (DN.001)
