Pendekatan Humanis Kapolri Diapresiasi Jaringan Media
![]() |
| KETUA UMUM JAMIRA, RM GUSTI HAES |
DETAK NUSANTARA | JAKARTA, Model kepemimpinan di tubuh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalami dinamika dan transformasi yang signifikan ke arah yang lebih inklusif dan humanis. Pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan serta kebudayaan kultural yang diperlihatkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto kini menjadi sorotan positif dari berbagai kalangan masyarakat maupun insan pers.
Langkah strategis institusi kepolisian dalam merajut serta mempererat tali silaturahmi bersama para tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta para Ulama dinilai sebagai fondasi krusial. Upaya ini dipandang sangat efektif untuk merekatkan kembali ikatan emosional, meningkatkan citra positif, serta mengokohkan kepercayaan publik (public trust) terhadap korps Bhayangkara.
Apresiasi mendalam terhadap arah kepemimpinan tersebut disampaikan secara langsung oleh organisasi kemasyarakatan media, Jaringan Media Indonesia Raya (JAMIRA). Dalam sebuah pemaparan pandangan media, JAMIRA menilai bahwa pendekatan spiritual yang konsisten, tulus, dan membumi mampu menjadi sarana diplomasi sosial yang sangat efektif dalam meruntuhkan sekat-sekat komunikasi yang selama ini kerap membatasi interaksi antara aparat penegak hukum dan warga negara.
Dimensi Baru Kepemimpinan dan Budaya Keteladanan Moral
Ketua Umum JAMIRA, RM Gusti Haes, menggarisbawahi bahwa parameter keberhasilan seorang pimpinan di tubuh kepolisian modern dewasa ini tidak lagi semata-mata diukur dari angka statistik penindakan hukum atau tingkat keberhasilan penanganan kasus pidana semata. Lebih jauh dari itu, kapasitas kepemimpinan kepolisian di era keterbukaan informasi dituntut untuk mampu menghadirkan keteladanan moral, kemampuan berinteraksi secara santun, serta keterbukaan dalam membangun dialog interaktif yang konstruktif bersama seluruh elemen masyarakat.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan oleh RM Gusti Haes saat menerima rombongan aktivis sosial, pengamat kebijakan publik, dan sejumlah jurnalis senior dalam sebuah diskusi hangat yang berlangsung di kawasan Kalibata City, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/10/2026).
Menurut Gusti, manifestasi dari nilai keteladanan religius seorang pejabat publik baru akan memancarkan dampak nyata apabila berhasil diinternalisasikan ke dalam seluruh lini operasional kepolisian. Hal ini mencakup pemberian pelayanan publik yang mengedepankan kesetaraan tanpa membeda-bedakan latar belakang warga, penegakan hukum yang objektif, berkeadilan, dan profesional, hingga tata cara berkomunikasi para anggota kepolisian di tingkat tapak (grassroots) yang selalu mengedepankan etika kepatutan serta nilai-nilai kemanusiaan.
Menjalin Sinergi Strategis Bersama Ulama dan Tokoh Agama
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama JAMIRA adalah intensitas komunikasi dan silaturahmi yang dibangun jajaran pimpinan Polri dengan lembaga-lembaga keagamaan legendaris, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Langkah proaktif Kapolri dalam menghadiri, mendukung, serta menginisiasi berbagai kegiatan keagamaan dipandang sebagai simbol penghormatan tinggi institusi negara terhadap peranan vital para ulama dalam menjaga stabilitas sosial dan keutuhan NKRI.
Sinergi antara pemegang tongkat komando kepolisian dan para pemuka agama diyakini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam sistem keamanan dalam negeri. Ulama dan tokoh masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengayom spiritual umat, tetapi juga merupakan mitra dialog yang sangat efektif dalam mentransmisikan pesan-pesan perdamaian, edukasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), serta kesadaran hukum kepada masyarakat luas.
Melalui pola hubungan yang harmonis dan saling menghormati ini, pesan-pesan edukasi dan imbauan keamanan dapat tersampaikan secara lebih persuasif, intuitif, dan komunikatif, tanpa menimbulkan kesan kaku, menakutkan, atau represif di mata masyarakat.
Mengatasi Tantangan Etika Komunikasi dan Disinformasi di Era Digital
Selain menekankan pentingnya interaksi langsung atau tatap muka, JAMIRA juga memberikan perhatian khusus pada dinamika interaksi masyarakat di ruang siber (cyberspace). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan konsumsi media sosial di Indonesia, potensi timbulnya friksi sosial, penyebaran berita bohong (hoax), disinformasi, hingga provokasi berbasis SARA di ruang publik digital semakin meningkat tajam dan kompleks.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian digital semacam ini, gaya komunikasi publik yang santun, sejuk, transparan, dan bertanggung jawab dari jajaran kepolisian menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sikap dan respons aparat kepolisian di platform media sosial sering kali menjadi representasi langsung dari wajah korps kepolisian secara keseluruhan di mata netizen.
Oleh karena itu, kesantunan bertutur kata, keaslian narasi, serta kepiawaian dalam meredam potensi kepanikan publik di platform digital memegang peranan kunci dalam memelihara kondusivitas keamanan nasional dan mencegah terjadinya eskalasi konflik di dunia nyata.
Namun demikian, RM Gusti Haes juga memberikan catatan kritis yang membangun bagi internal kepolisian. Ia mengingatkan bahwa perubahan persepsi dan penilaian masyarakat terhadap korps kepolisian di ruang digital tidak bisa hanya bersandar pada narasi simbolis, unggahan konten estetis, atau rekaman dokumentasi kegiatan keagamaan para pejabat semata. Masyarakat dan publik masa kini merupakan penilai yang sangat kritis, cerdas, dan berbasis pada fakta lapangan.
Menguji Konsistensi Antara Narasi Simbolis dan Realitas Pelayanan Lapangan
JAMIRA menekankan pentingnya pembuktian konkret di lapangan agar simpati dan apresiasi publik yang telah terbangun tidak surut atau berubah menjadi kekecewaan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri pada akhirnya akan diuji secara riil oleh hal-hal mendasar yang dirasakan langsung oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mencakup empat pilar utama:
1. Konsistensi Pelayanan Publik: Sejauh mana petugas di tingkat terdepan, mulai dari Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), hingga Markas Besar (Mabes Polri), melayani laporan dan aduan warga dengan sikap yang ramah, cepat, transparan, serta tanpa diskriminasi.
2. Transparansi dan Keadilan Penegakan Hukum: Keterbukaan proses penyidikan perkara hukum yang tidak memihak, profesional, serta bersih dari praktik intervensi atau penyalahgunaan wewenang dari pihak mana pun.
3. Respon Cepat Terhadap Keluhan Masyarakat: Kelincahan dan ketgapahan jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan aduan, pertolongan darurat, maupun keresahan warga, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui saluran peraduan digital resmi.
4. Sikap Profesionalisme Personel di Lapangan: Perilaku, etika, dan tutur kata anggota kepolisian saat bertugas di lapangan, baik dalam kegiatan patroli rutin, pengamanan aksi penyampaian pendapat, maupun penertiban lalu lintas di jalan raya.
Integritas yang selaras antara simbol-simbol keagamaan dan kesantunan yang ditunjukkan oleh pimpinan dengan perilaku nyata setiap personel di lapangan merupakan kunci utama dalam membentuk reputasi lembaga kepolisian yang tidak hanya disegani, tetapi juga benar-benar dicintai oleh rakyat.
Pelembagaan Pendekatan Humanis secara Berkelanjutan dan Permanen
Menutup pemaparannya, Ketua Umum JAMIRA berharap agar pendekatan kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dekat dengan ulama, terbuka terhadap kritikan, serta berwatak humanis ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau pencitraan institusional sesaat. Lebih dari itu, semangat dan nilai-nilai luhur tersebut harus ditransformasikan menjadi bagian dari budaya organisasi (corporate culture) kepolisian yang terinstitusionalisasi secara permanen.
Transformasi budaya kepolisian yang humanis ini harus diintegrasikan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pendidikan awal para calon bintara dan perwira, sistem pelatihan kepemimpinan, hingga menjadi indikator utama dalam standar evaluasi kinerja personel di seluruh tingkatan markas kepolisian di Indonesia.
JAMIRA menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis yang objektif, independen, dan konstruktif bagi kepolisian. Melalui fungsi pengawasan media dan penyampaian masukan yang objektif, diharapkan institusi Polri dapat terus tumbuh dan bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang tidak hanya tegas dalam menggembalakan aturan hukum, tetapi juga senantiasa memiliki nurani, terbuka terhadap masukan publik, serta selalu hadir sebagai pelindung dan pengayom sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. (DN.001)

Posting Komentar