MPAL Pesawaran Dukung POLRI Tetap Berada Dibawah Komando Presiden RI
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG - Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran, provinsi Lampung menyatakan sikap keras dan tegas mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPAL Kabupaten Pesawaran, Farifki Zulkarnaen gelar Suntan Junjungan Makhga, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh dijadikan bahan spekulasi maupun kepentingan politik sesaat.
“Posisi Polri di bawah Presiden bukan bahan wacana. Itu perintah konstitusi. Siapa pun yang mencoba mengutak-atiknya sedang mempertaruhkan stabilitas negara,” tegas Farifki, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, Polri memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, melindungi masyarakat, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil dan berwibawa. Karena itu, segala upaya menggoyang posisi Polri dinilai berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan memicu kegaduhan nasional.
“Menarik Polri ke arah lain bukan solusi, justru berbahaya dan bisa menciptakan ketidakpastian hukum serta gangguan keamanan,” ujarnya.
Farifki juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adat Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran, sebagai pilar utama menjaga persatuan dan ketertiban wilayah.
“Sebagai masyarakat adat, kami memahami arti tatanan. Ketika tatanan negara diacak-acak, yang rusak bukan hanya hukum, tapi persatuan bangsa,” katanya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan dan berpotensi memecah belah bangsa.
“Masyarakat adat Lampung berdiri bersama negara dan konstitusi. Kami tidak akan berada di barisan yang melemahkan keutuhan NKRI,” tandasnya.
Pernyataan sikap MPAL Pesawaran tersebut merupakan bentuk komitmen Punyimbang Adat Lampung dalam mendukung pemerintahan yang sah, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta memperkuat persatuan bangsa demi terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan.(DN.10)
