Program Pemutihan Pajak Tunggu Kebijakan Gubernur
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Ada hal yang menarik perhatian publik, disela kesibukan dalam bertugas pejabat daerah di salah satu kantor Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) wilayah I samsat bandar lampung, Pria yang sering disapa om Barden dengan nama lengkap Ir.Ahmad Barden mogni, ST.,MM yang baru menduduki jabatan baru sebagai kepala UPTD I samsat bandar lampung yang sebelumnya menjabat sebagai kepala disalah satu UPT Bina marga provinsi lampung,Memiliki karakter dan penampilan low profile sepengetahuan, ketika ditemui diruang kerjanya dikantor samsat bandar, kamis (16/4/2026)
Kepada Detaknusantara.com, Ahmad Barden mogni mengucapkan terima kasih atas kunjungan dikantornya, saat ini kami sedang melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas pelayan publik seperti AC, listrik, air, kursi, kemudian melakukan renovasi gedung, namun yang lebih diutamakan kami melakukan perbaikian manajemen sistem dengan Sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan mindset pelayanan. Ujar barden
Karena sifatnya manajemen satu atap, ia akan melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang bermitra terutama kepolisian, jasa raharja, PT.Bank lampung dan Bank BRI, sebagai langkah peningkatan pelayanan, sehingga menjadi target akan tercapai.
Selalnjutnya, kami juga sedang berdiskusi terkait program-progam jangka pendek, menengah dan panjang, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Bapak Saipul, S.Sos., M.I.P. dan termasuk progaram pelayanan publik.
"Dan program kerja di sepuluh gerai yang ada dibandar lampung , Samsat Induk, Samsat Drive Thru Teluk Betung, Samsat Mall Boemi Kedaton (MBK), Samsat Mall Central Plaza., Samsat Keliling 1, Samsat Keliling 2 ,Gerai Samsat Teluk Betung Utara, Gerai Samsat Kedaton dan Layanan Samsat di MPP Kota Bandar Lampung.” Papar Bareden
Hal lain mengenai Program pemutihan yang masih diminati masyarakat, Ahmad Barden mogni mengatakan” ada “, namun hal ini masih tahap proses pembahasan pimpinan dengan kemitraan, nanti pimpinan yang akan menyampaikan dan kebijakan tersebut pada gubernur, “ kemungkinan informasinya satu bulan ini setelah dilakukan rakor disemarang untuk membentuk kebijakan nasional “ kata Barden
