DPRD Lampung Apresiasi IJD Sebagai Penopang Perekonomian
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang tengah berlangsung mendapat dukungan. Penuh dan apresiasi dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., Rabu (8/7/2026)
Pasalnya dengan Terselenggaranya Pembangunan jalan disetiap pedesaan yang tersebar diprovinsi Lampung akan berdampak positik lajunya perekonomian desa khusunya dan Ada sedikitnya 15 ruas jalan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui sumber APBN 2026, yang merupakan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD)
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah di Provinsi Lampung.
Menurutnya Mukhlis, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik yang telah dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,
Yang lebih diutamakan menurut Mukhlis, pembangunan jalan diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar wilayah, mendukung distribusi barang dan jasa, memperluas akses menuju pusat pelayanan publik, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Ujarnya
Lebih lanjut, bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi sektor-sektor produktif, termasuk pertanian, perikanan, UMKM, dan sektor lainnya yang menjadi penopang perekonomian daerah. Kata mukhlis
Atas pelaksanaan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), DPRD Provinsi Lampung mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta berharap pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Dilansir dari sumber humas DPRD Lampung (DN.001)
