DPRD Lampung Komitmen Wujudkan Tata Kelola APBD

DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A mengambil langkah strategis dengan membuka seluruh postur anggaran kepada seluruh fraksi sebagai bentuk keterbukaan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah, hal ini dilakukan guna menindaklanjuti atas arahan Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dalam keteranganya, DPRD berkomitmen mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPRD memulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Program yang tidak menjadi prioritas akan kami rasionalisasikan sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Giri Akbar. Rabu (29/7/2026).

Dalam keterangan lebih lanjut, Giri Akbar menegaskan APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), menurunkan ketimpangan melalui Gini Ratio, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, setiap alokasi anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DPRD juga memastikan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian, tetap memperoleh dukungan. Program penyediaan alat dan mesin pertanian, bantuan pupuk, bibit unggul, hingga pengendalian hama dinilai perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai karena berkaitan langsung dengan produktivitas petani dan ketahanan pangan daerah.

Ketika dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya kondisi Rumah Sakit Bandar Negara Husada yang telah memiliki tenaga medis, namun belum didukung ketersediaan peralatan kesehatan yang memadai, kemudian mendorong Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan alat kesehatan dapat dipenuhi melalui dukungan Kementerian Kesehatan.

sejumlah OPD lainya yang menjadi sorotanya adalah terdapat nilai melampaui batas kewajaran. Menurut Giri Akbar, efisiensi anggaran harus menjadi semangat bersama agar alokasi APBD lebih banyak diarahkan pada program pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menambahkan, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung telah melakukan rasionalisasi sehingga pengelolaan belanja pegawai tetap sesuai ketentuan.

Di sektor pertanian, DPRD meminta agar berbagai persoalan yang dihadapi petani menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD. Serangan hama tikus di berbagai wilayah, kebutuhan bibit unggul, pupuk, hingga sarana produksi pertanian harus memperoleh dukungan anggaran sehingga produktivitas pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi Lampung dapat terus meningkat.

Ahmad Giri Akbar juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi yang lebih efektif melalui penguatan pengawasan, pendataan potensi pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu, DPRD kemudian menekankan pentingnya transparansi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk menindaklanjuti berbagai temuan terkait perbedaan data penerimaan di lapangan agar pengelolaan pendapatan daerah semakin akurat, optimal, dan akuntabel.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar berharap seluruh proses pembahasan APBD menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

"Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan daerah," Tegas beliau. (**)