Konflik Lahan Adat Tulang Bawang Disorot Istana
Perwakilan masyarakat adat Kampung Bakung Ilir, Tulang Bawang, berdialog dalam rapat terbatas di Kantor Staf Presiden (KSP) membahas sengketa tanah ulayat seluas sekitar 6.000 hektare. |
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Sengketa agraria yang membelenggu masyarakat adat Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, memasuki babak baru setelah dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melalui wadah KSP MENDEKAT pada (19/11/ 2026)
Pertemuan ini menjadi titik balik bagi warga yang telah menempuh jalur perjuangan dari daerah asal hingga ke Jakarta sejak tahun 2017.Pokok persoalannya berpusat pada tuntutan pengembalian tanah ulayat seluas kurang lebih 6.000 hektare di kawasan Rawa Gecow Isem Payow Bonoh. Bagi komunitas adat setempat, hamparan lahan tersebut bukan sekadar aset ruang, melainkan ruang hidup yang menopang aktivitas berkebun, mata pencarian, serta keberlanjutan ekonomi keluarga secara turun-temurun.
Dalam konteks tata kelola pertanahan nasional, konflik ulayat yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade mencerminkan kompleksitas tumpang tindih klaim, lemahnya dokumentasi hak komunal, serta panjangnya rantai birokrasi penyelesaian sengketa. Perbedaan antara pengakuan hukum adat, administrasi pemerintahan, dan kepentingan pemanfaatan lahan sering kali membuat warga berada pada posisi rentan ketika hak atas ruang hidup mereka dipersoalkan.
Kehadiran isu ini di tingkat pusat menandakan bahwa sengketa agraria lokal tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan administratif di daerah. Ketika konflik berlangsung selama 32 tahun tanpa kepastian hukum yang adil, dampaknya merembet pada kohesi sosial, kepastian berusaha, dan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan.
Pertemuan strategis di lingkungan istana negara tersebut mempertemukan perwakilan masyarakat adat Kampung Bakung Ilir dengan pejabat terkait di bawah naungan KSP MENDEKAT. Rombongan warga dipimpin oleh Hertop Halil bergelar Raden Penutup Marga bersama Ustazah Juliya Basyuni, didampingi para tokoh adat dan tokoh pemuda setempat.
Dalam pemaparannya, pihak masyarakat adat
mengungkapkan bahwa sengketa di kawasan Rawa Gecow Isem Payow Bonoh telah
berlangsung selama 32 tahun. Selama rentang waktu yang panjang itu, warga
menilai hak atas tanah ulayat mereka mengalami perampasan dan manipulasi
sehingga menimbulkan penderitaan di tanah kelahiran sendiri.
Lokasi dan Luas Lahan: Kawasan Rawa Gecow Isem Payow Bonoh di
Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung,
dengan luas sekitar 6.000 hektare.
Rentang Waktu Isu: Konflik disebut telah berjalan selama 32
tahun, sementara rangkaian perjuangan terstruktur yang membawa warga dari
Lampung hingga ke Jakarta berlangsung sejak tahun 2017.
Perwakilan Warga: Dipimpin oleh Hertop Halil (Gelar Raden
Penutup Marga) dan Ustazah Juliya Basyuni, bersama tokoh adat serta tokoh
pemuda termasuk Aan Pariska Iduar.
Pihak yang Disorot: Warga menyebut adanya dugaan keterlibatan
oknum perusahaan, oknum kepala desa, anggota TNI, hingga pejabat di tingkat
kementerian yang dinilai membuat penyelesaian sengketa berlarut-larut.
Respons KSP: Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik KSP, Letjen TNI Ariyo Windo Utomo, menyebut konflik 32 tahun ini sebagai kondisi yang ironis dan mendorong penelusuran pihak-pihak di balik berlarutnya sengketa.
|
Aspek Utama |
Uraian Fakta dalam Pertemuan |
|
Subjek Wilayah |
Tanah ulayat sekitar 6.000
hektare di Rawa Gecow Isem Payow Bonoh, Tulang Bawang |
|
Durasi Persoalan |
Berlangsung 32 tahun;
perjuangan dari Lampung ke Jakarta tercatat sejak 2017 |
|
Delegasi Adat |
Hertop Halil (Raden Penutup
Marga), Ustazah Juliya Basyuni, tokoh adat, dan pemuda |
|
Instansi Penerima |
Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
melalui forum KSP MENDEKAT |
|
Langkah yang Ditekankan |
Penelusuran pihak terkait,
transparansi data kementerian, dan musyawarah mufakat |
Dampak Sosial dan Ekonomi bagi
Masyarakat Adat
Bagi warga Kampung Bakung Ilir, ketidakpastian
status lahan seluas 6.000 hektare berdampak langsung pada rasa aman dan
keberlanjutan nafkah. Tanah ulayat di kawasan rawa dan wilayah penyangga
berfungsi sebagai ruang produktif untuk berkebun dan menghidupi keluarga.
![]() |
Peta wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Sumber: Wikipedia |
Ketegangan yang berlangsung selama puluhan tahun juga memicu beban emosional yang mendalam bagi masyarakat. Ketika warga merasa hak atas tanah kelahirannya termanipulasi atau terampas, pemulihan hak dan kejelasan batas ruang hidup menjadi kunci untuk meredam gesekan sosial di tingkat akar rumput.
Dugaan keterlibatan berbagai aktor lintas level mulai dari tingkat desa, badan usaha, hingga aparatur dan pejabat Kementerian menunjukkan bahwa sengketa agraria sering kali berkelindan dengan persoalan tata kelola dan akuntabilitas. Tanpa kejelasan data pendukung dari instansi terkait, proses rekonsiliasi hak mudah tersendat.
Dari sisi regulasi, pengakuan dan perlindungan tanah ulayat menuntut sinkronisasi data spasial, dokumen historis adat, serta ketentuan perundang-undangan agraria yang berlaku. Transparansi data lintas kementerian menjadi prasyarat penting agar penyelesaian tidak berhenti pada perdebatan klaim sepihak.
Konflik lahan yang berlarut-larut selama lebih dari tiga dekade menciptakan ketidakpastian yang merugikan banyak pihak. Bagi masyarakat, ketiadaan kepastian menghambat perencanaan ekonomi jangka panjang, sementara bagi aktivitas usaha, sengketa yang tidak tuntas berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi.
Penanganan yang terbuka dan berbasis bukti faktual dapat menjadi preseden positif dalam mereduksi praktik mafia tanah. Pendekatan tersebut membantu membedakan antara hak sah yang terverifikasi dan manipulasi administrasi yang merugikan kepentingan publik.
Dalam forum pertemuan tersebut, tampak adanya pertemuan antara aspirasi mendesak masyarakat dan komitmen kelembagaan untuk menelusuri akar persoalan. Tokoh pemuda Aan Pariska Iduar menegaskan harapan besar agar KSP mendukung pengembalian lahan seluas 6.000 hektare kepada masyarakat adat demi kesejahteraan bersama.
Di sisi lain, Letjen TNI Ariyo Windo Utomo menyoroti ironi konflik yang telah berusia 32 tahun dan mempertanyakan pihak-pihak yang membuat sengketa ini terus berlarut. Pesan untuk bersama-sama mengungkap praktik mafia tanah serta mengedepankan musyawarah mufakat menjadi penekanan utama dari pihak KSP.
Tantangan terbesar ke depan terletak pada proses pembuktian dan koordinasi lintas sektor. Mengurai sengketa yang melibatkan banyak pihak dan berjalan selama puluhan tahun memerlukan verifikasi dokumen yang cermat, keterbukaan informasi dari kementerian terkait, serta kesediaan seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme penyelesaian yang adil tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Berdasarkan informasi yang tersedia dalam berita sumber, berikut adalah ringkasan kronologi sengketa tanah ulayat seluas kurang lebih 6.000 hektare di kawasan Rawa Gecow Isem Payow Bonoh, Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sebagai berikut:
32 Tahun Lalu (Sekitar Tahun 1994): Sengketa tanah ulayat masyarakat adat Kampung Bakung Ilir disebut telah berlangsung selama 32 tahun. Selama rentang waktu yang panjang ini, warga merasa hak atas tanah adat mereka mengalami perampasan dan manipulasi, serta menilai adanya dugaan keterlibatan oknum perusahaan, oknum kepala desa, anggota TNI, hingga pejabat kementerian yang membuat konflik berlarut-larut.
Tahun 2017: Masyarakat adat mulai menempuh rangkaian
perjuangan secara lebih terstruktur yang membawa warga dari Lampung hingga ke
Jakarta untuk memperjuangkan penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut.
19 November 2026: Perwakilan masyarakat adat Kampung Bakung
Ilir yang dipimpin oleh Hertop Halil (Gelar Raden Penutup Marga) dan Ustazah
Juliya Basyuni, bersama tokoh adat dan tokoh pemuda (termasuk Aan Pariska
Iduar), menggelar rapat terbatas di lingkungan istana negara bersama perangkat
pejabat di bawah naungan Kantor Staf Kepresidenan (KSP MENDEKAT). Dalam
pertemuan tersebut, Letjen TNI Ariyo Windo Utomo selaku Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik KSP menyoroti
ironi konflik 32 tahun, mendorong penelusuran pihak di balik berlarutnya
sengketa, menekankan pengungkapan mafia tanah melalui musyawarah mufakat, serta
menyatakan komitmen koordinasi dengan Presiden agar menteri terkait
menyampaikan data dan bukti pendukung secara transparan.
Berdasarkan informasi dalam berita sumber terkait pertemuan di bawah naungan Kantor Staf Kepresidenan (KSP MENDEKAT) pada 19 November 2026, berikut adalah perbandingan antara tuntutan masyarakat adat Kampung Bakung Ilir dan respons pihak KSP secara objektif dan faktual.
Perbandingan Tuntutan Masyarakat
Adat dan Respons KSP
|
Aspek |
Tuntutan & Harapan
Masyarakat Adat Bakung Ilir |
Respons & Sikap Pihak KSP
(Letjen TNI Ariyo Windo Utomo) |
|
Status Tanah Ulayat |
Menuntut penyelesaian sengketa
tanah adat dan pengembalian lahan seluas kurang lebih 6.000 hektare di
kawasan Rawa Gecow Isem Payow Bonoh. |
Menyoroti ironi konflik yang
telah berlangsung selama 32 tahun dan mendorong penelusuran pihak-pihak di
balik berlarutnya sengketa. |
|
Fungsi & Makna Lahan |
Menekankan bahwa tanah
tersebut merupakan ruang hidup, tempat warga berkebun dan mencari nafkah demi
kesejahteraan bersama. |
Mengarahkan penyelesaian agar
mengedepankan musyawarah mufakat demi terwujudnya keadilan bagi rakyat. |
|
Akar Persoalan |
Menyampaikan bahwa hak atas
tanah ulayat telah dirampas dan dimanipulasi selama 32 tahun dengan dugaan
keterlibatan oknum perusahaan, oknum kepala desa, anggota TNI, hingga pejabat
kementerian. |
Melontarkan pertanyaan kritis
mengenai pihak di balik konflik yang berlarut-larut dan mengajak bersama-sama
mengungkap mafia tanah. |
|
Mekanisme Tindak Lanjut |
Berharap mendapat dukungan
dari KSP agar upaya pengembalian tanah seluas 6.000 hektare kepada masyarakat
adat dapat terwujud. |
Menyatakan akan terus berupaya
berkoordinasi dengan Presiden agar menteri terkait menyampaikan data dan
bukti pendukung secara transparan. |
Catatan Kontekstual dari
Perbandingan:
Titik Temu: Kedua pihak sama-sama menaruh perhatian pada
urgensi penyelesaian sengketa yang telah berjalan puluhan tahun serta
pentingnya keadilan bagi masyarakat adat.
Perbedaan Posisi Peran: Masyarakat adat berada pada posisi mengajukan tuntutan substantif atas pengembalian hak lahan seluas sekitar 6.000 hektare berdasarkan pengalaman 32 tahun berkonflik, sedangkan pihak KSP memposisikan diri pada penelusuran aktor, pengungkapan mafia tanah, musyawarah mufakat, serta koordinasi dengan Presiden dan transparansi data kementerian terkait.
Berdasarkan informasi yang tersedia dalam
berita sumber mengenai sengketa tanah ulayat seluas kurang lebih 6.000 hektare
di kawasan Rawa Gecow Isem Payow Bonoh, Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedung
Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berikut adalah daftar pihak dan peran
yang disebut:
Pihak Masyarakat Adat dan Perwakilan:
Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir: Pihak yang menuntut penyelesaian sengketa tanah adat dan pengembalian lahan seluas sekitar 6.000 hektare yang menjadi sumber kehidupan, tempat berkebun, dan mencari nafkah, serta mengalami perjuangan sejak 2017 di tengah konflik yang disebut berlangsung selama 32 tahun Adalah:
1.Hertop Halil (Gelar Raden Penutup Marga): Pemimpin rombongan masyarakat adat dalam
pertemuan di KSP yang memaparkan situasi konflik selama 32 tahun serta dugaan
perampasan dan manipulasi hak atas tanah ulayat.
2.Ustazah Juliya Basyuni: Tokoh yang memimpin delegasi masyarakat adat
bersama Hertop Halil dalam rapat terbatas bersama jajaran KSP.
3.Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda: Pihak yang mendampingi pemaparan masyarakat
adat dalam pertemuan tersebut.
4.Aan Pariska Iduar: Tokoh pemuda yang menyampaikan harapan tertinggi agar KSP mendukung upaya pengembalian tanah seluas 6.000 hektare kepada masyarakat adat demi kesejahteraan bersama.
Pihak Instansi dan Pejabat dalam
Pertemuan
1.Kantor Staf Kepresidenan (KSP MENDEKAT): Wadah penyelenggaraan rapat terbatas di
lingkungan istana negara tempat perangkat pejabat berwenang menerima
penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat adat Bakung Ilir.
2.Letjen TNI Ariyo Windo Utomo: Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik KSP yang menyoroti ironi konflik 32 tahun, melontarkan pertanyaan kritis mengenai pihak di balik konflik yang berlarut-larut, mengajak mengungkap mafia tanah melalui musyawarah mufakat, serta menyatakan komitmen koordinasi dengan Presiden terkait transparansi data dan bukti pendukung dari menteri terkait.
Presiden: Pihak yang disebut dalam pernyataan KSP sebagai sasaran koordinasi berkelanjutan agar para menteri terkait dapat menyampaikan data dan bukti pendukung secara transparan.
Menteri Terkait: Pihak pejabat kementerian yang disebut dalam
rencana koordinasi KSP dan Presiden untuk menyampaikan data serta bukti
pendukung secara transparan guna mencari solusi terbaik.
Pihak yang Disebut Terkait Dugaan Akar Persoalan
Oknum Perusahaan: Salah satu pihak yang disebut dalam dugaan keterlibatan yang membuat konflik tanah ulayat berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil selama 32 tahun.
Oknum Kepala Desa: Pihak di tingkat desa yang disebut dalam dugaan keterlibatan terkait persoalan sengketa yang berlangsung lama tersebut.
Anggota TNI: Unsur yang disebut dalam dugaan keterlibatan yang dinilai menjadi bagian dari akar persoalan berlarut-larutnya sengketa.
Pejabat di Tingkat Kementerian: Pihak pada level kementerian yang disebut dalam dugaan keterlibatan yang memengaruhi berlarutnya konflik selama puluhan tahun.
Perkembangan berikutnya dari pertemuan ini akan sangat ditentukan oleh langkah koordinasi KSP dengan Presiden serta keterbukaan data dan bukti pendukung dari para menteri terkait. Publik dan pemangku kepentingan di Tulang Bawang tentu menantikan sejauh mana komitmen transparansi tersebut diterjemahkan menjadi agenda kerja yang terukur.
Selain itu, konsistensi penerapan prinsip
musyawarah mufakat serta kejelasan status hukum atas kawasan Rawa Gecow Isem
Payow Bonoh seluas 6.000 hektare akan menjadi tolok ukur utama. Proses
verifikasi yang objektif dan berkeadilan akan menentukan apakah aspirasi 32 tahun
masyarakat adat Kampung Bakung Ilir dapat berujung pada kepastian hak yang
berkelanjutan.
Report
Editor: DN.001


Posting Komentar