Akses Jembatan Way Bungur Kali Pasir Digelontorkan 70 Milar, Kadis BMBK Lampung Pastikan 2026 Selesai
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG - Ditengah keluhan masyarakat Lampung Timur akibat minimnya jalur transportasi penyebarangan Kali pasir yang sempat viral dimedia sosial, pada akhirnya informasi tersebut sampai ditelinga pemerintah daerah provinsi Lampung.
Akses jalan yang ditempuh warga setempat merupakan jalan alternatif menuju penyebrangan sungai Batang hari yang menghubungi desa kali pasir dan tanjung tirto, Kecamatan way bungur kabupaten Lampung Timur
Pemerintah memastikan pembangunan jembatan tersebut menjadi prioritas yang akan dibangun, Langkah tersebut sebagai solusi akses pendidikan, lantaran kondisi puluhan anak sekolah yang hingga kini masih menyeberangi sungai menggunakan rakit.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas (kadis) Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat tersebut dikoordinasikan bersama Panglima Kodam XXI/Radin Intan sebagai bagian dari penanganan cepat.
Pihaknya Menyebutkan keterlibatan TNI diperlukan karena kondisi lokasi yang berisiko tinggi dan membutuhkan penanganan lapangan yang cepat dan terukur. Kata Taufkqullah, Senin (2/2/2026)
“Alhamdulillah saat ini sudah diprioritaskan lewat jembatan merah putih, bapak Gubernir langsung yang meminta ke Pangdam,” ujarnya
Bahwa pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut sebenarnya membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa dilakukan secara parsial, Total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 70 miliar agar jembatan benar-benar memenuhi standar keselamatan.
Ia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut, namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek ini tidak mampu ditangani secara mandiri, dengan “Anggaran Rp 70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar di sana,” katanya
Melihat situasi dan Kondisi tersebut, urai Taufiq ; menggugah hati Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat.
Sejak Gubernur awal menjabat Pemprov Lampung telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar penanganan jembatan dapat dibantu..ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pada akhirnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan survei teknis di lokasi yang kemudian Hasil survei menyimpulkan, jembatan tidak memungkinkan diperbaiki sebagian karena memiliki Risiko longsor dan faktor keselamatan membuat opsi rehabilitasi dinilai tidak layak, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan ulang dari awal.
“Berbagai upaya sudah dilakukan Bapak Gubernur, dan sejak ia menjabat Alhamdulillah jembatan merah putih tersebut akan jadi solusi, dan dipastikan Semester pertama 2026 ini selesai,” jelas taufiqullah
Atas nama pemerintah provinsi Lampung, pihaknya meminta masyarakat untuk sedikit bersabar menanti proses pembangunan yang sedang berjalan dan hal tersebut sudah menjadi prioritas utama dan Kami mohon masyarakat bersabar karena ada proses birokrasi yang harus dilalui,” tutupnya. (DN.01)
