Asosiasi MBG Dikukuhkan, Gubernur Lampung Tingkatkan Pengawasan

DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).

Pengukuhan APPMBGI Provinsi Lampung dan DPD Kabupaten/Kota tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, pengurus APPMBGI pusat dan daerah, mitra Badan Gizi Nasional (BGN), serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari seluruh Lampung yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun virtual.

Dalam sambutanya, Gubernur meminta seluruh pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, petani, dan pelaku ekonomi desa agar manfaat program nasional tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Menurutnya, "Program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan desa. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah," ujar Gubernur 

Ia menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga menjadi sarana memperkuat perekonomian desa.

Program MBG memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung. Menurut dia, kecukupan gizi dan konsumsi protein menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas generasi muda. Kata Gubernur 

Diungkapkan olehnya, bahwa Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan manusia. Salah satunya tercermin dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di bawah sejumlah daerah lain di Indonesia.

Sementara ditingkat konsumsi protein, masyarakat Lampung  masih tergolong rendah meskipun provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Lampung dikenal sebagai penghasil ayam, telur, ikan, jagung, dan berbagai komoditas pangan lainnya.

"Kita memiliki sumber protein yang melimpah, tetapi konsumsi protein masyarakat masih rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat," Tegas gubernur 

Akan tetapi Program MBG masih menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan daya beli.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini masih melihat program tersebut sebagai instrumen untuk mendorong perputaran ekonomi di desa. Dengan demikian  pelaksanaan MBG harus terintegrasi dengan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonominya tidak hanya berhenti di dapur penyedia makanan.

Gubernur mengakui, bahwa ia menerima berbagai masukan dari kepala desa terkait keberadaan dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan rantai ekonomi desa. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar ke depan terjadi sinergi yang lebih kuat.

Dalam upaya menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung akan  mendorong kerja sama antara pengelola dapur MBG dengan BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, peternak, nelayan, serta UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.

Keterlibatan pelaku ekonomi desa perlu dibangun secara bertahap melalui pembinaan dan pendampingan sehingga mampu memenuhi kebutuhan serta standar yang ditetapkan dalam program MBG.

"Kalau ada BUMDes atau pelaku usaha desa yang belum siap, jangan ditinggalkan. Mereka harus dibina agar mampu berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok program ini,"  Ungkap gubernur 

Dari sisi  ekonomi, gubernur telah  menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas layanan MBG, dan meminta seluruh pengelola dapur menjaga standar kebersihan, keamanan pangan, dan tata kelola yang transparan.

Dan lebih  lanjut Gubernur Mirza, akan memperkuat pengawasan bersama berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Setiap temuan penyimpangan akan ditindaklanjuti secara serius. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program yang dinilai memiliki dampak besar bagi masa depan generasi muda Indonesia. Tandasnya 

Agenda yang telah berlangsung dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Gizi Nasional (BGN), mitra penyelenggara MBG, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). MoU yang telah disepakati akan menjadi langkah konkret untuk memperkuat keterlibatan ekonomi desa dalam rantai pasok Program MBG di Lampung.

Dari kesepakatan itu,  pemerintah daerah mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk UMKM lokal sebagai sumber bahan baku dapur MBG. Dengan demikian, perputaran anggaran program tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo dalam acara tersebut sebagai langkah dukungan pelaksanaan MBG dan sekaligus memberikan langkah konkret dalam pengawasan kedepanya, Ia juga memperjelas dalam pelaksanaan program nasional dan menyebutkan bahwa Program MBG merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut harus memiliki kesamaan niat untuk menyukseskan upaya peningkatan kualitas generasi muda Indonesia. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak bergeser menjadi semata-mata orientasi keuntungan ekonomi. Kata Kejati

"Program ini menggunakan uang rakyat yang ditujukan untuk kepentingan anak-anak Indonesia. Karena itu jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan ataupun mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas layanan," ujarnya 

Kejaksaan akan mendukung keberhasilan Program MBG sekaligus melakukan pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Menurut dia, praktik korupsi, gratifikasi, maupun penyalahgunaan anggaran dapat berimplikasi hukum apabila terbukti merugikan keuangan negara.

Selain aspek tata kelola, Kajati memberi perhatian khusus terhadap keamanan pangan,.dan meminta seluruh pengelola dapur memastikan standar kebersihan dan kualitas makanan dipenuhi secara ketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

"Kalau masih terjadi kasus keracunan akibat kelalaian pengelolaan, tentu akan menjadi perhatian serius dan harus dievaluasi secara menyeluruh. Program ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak kita," tegasnya

Ia juga mendukung arahan Gubernur Lampung agar pengelola dapur MBG memperkuat kemitraan dengan BUMDes, koperasi, petani, peternak, dan pelaku usaha desa. Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan bergizi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kejari berharap agar seluruh kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU dan PKS tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan benar-benar diwujudkan melalui transaksi dan kerja sama nyata yang memberikan manfaat bagi desa-desa di Lampung. Kata danang

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh  gubernur dan Kejati, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras menyatakan organisasinya siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal implementasi Program MBG di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung.

APPMBGI dibentuk sebagai wadah kolaborasi antara pengusaha, pengelola dapur, dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung standarisasi, pengawasan, serta keberlanjutan Program MBG. Ujarnya

Senada yang disampaikan Ketua DPD I APPMBGI Lampung," Gandhi Liyorba Indra " yang mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas layanan dan memastikan seluruh anggota menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku. APPMBGI Lampung juga siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Kata Gandhi

Melalui penguatan oleh pihak-pihak yang terliba,. kolaborasi antara pemerintah, APPMBGI, BUMDes, koperasi, petani, nelayan, dan UMKM, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Lampung, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, serta mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Dilansir dari sumber kominfotik Lampung (DN.001)