Warga soroti Dugaan Penyimpangan Penyaluran BBM
DETAK NUSANTARA | RIAU – Ketidakadilan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali terjadi di wilayah Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, tepatnya di SPBU NO 14286****
Warga melaporkan adanya praktik pembedaan perlakuan yang sangat mencolok, di mana petugas diduga lebih mengutamakan kalangan tertentu dibandingkan masyarakat umum yang sangat membutuhkan bahan bakar tersebut untuk keperluan sehari-hari.
Berdasarkan keterangan D, salah satu warga yang menjadi saksi langsung sekaligus narasumber, terlihat jelas bahwa pembeli yang membawa wadah atau dirigen berkapasitas 20 liter ke atas hanya akan dilayani jika mereka merupakan perwakilan atau agen dari kelompok usaha maupun pihak yang memiliki hubungan dekat.ujarnya Sabtu (27/6/2026)
Diduga kuat, pihak-pihak tersebut memiliki "orang dalam" atau hubungan istimewa dengan pengelola maupun petugas di lokasi, sehingga mereka bisa mendapatkan pasokan dalam jumlah besar dengan mudah dan cepat.
“Saya melihat sendiri, mereka yang datang membawa wadah besar hanya dilayani jika dikenal atau punya kenalan di sini. Pelangsir selalu didahulukan, sementara saya warga biasa yang menunggu berjam-jam justru diabaikan padahal hanya membawa wadah berkapasitas 20 liter, sedangkan para pelangsir lain terus dilayani dan bisa membeli 60 hingga 80 liter. ungkap Dewi dengan nada kecewa sekaligus marah.
Seorang aktivis berinisial F menambahkan, Praktik ini sangat menyimpang dari tujuan utama pemberian subsidi dari negara. BBM bersubsidi disiapkan menggunakan uang rakyat, seharusnya disalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh warga yang berhak menerima, bukan dijadikan barang dagangan istimewa yang hanya bisa didapatkan oleh kalangan tertentu saja. Tindakan mengutamakan pelangsir dan pembeli dalam jumlah besar kepada pihak yang tidak berhak itu jelas merugikan kepentingan masyarakat luas dan menggerogoti keuangan negara.
Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus menyorot SPBU nakal seperti ini, Kami menuntut agar Aparat Penegak Hukum serta instansi terkait yang berwenang untuk terus melakukan pengawasan rutin hingga mendadak ke lokasi SPBU tersebut.
Kami juga meminta agar tindakan tegas dijatuhkan kepada petugas maupun pihak pengelola yang terbukti melanggar aturan, melakukan kecurangan, serta berperilaku tidak tertib dan menyalahgunakan wewenangnya.
Setiap pelanggaran yang dibiarkan akan merusak tujuan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada satu kali pengecekan, melainkan harus berjalan terus-menerus agar penyimpangan serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU terkait mengenai tidak memberikan tanggapan apapun saat dikonfirmasi media. (DN.0016)
