Dorong Hilirisasi Lampung, KPPU Gandeng Pemerintah Daerah
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah untuk memikat investor global maupun domestik melalui penguatan ekosistem investasi yang kompetitif. Langkah strategis ini ditegaskan saat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima kunjungan kerja pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia di Mahan Agung, Jumat (18/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sinergi pencegahan pelanggaran persaingan usaha sejak tahap perancangan regulasi daerah. KPPU menawarkan instrumen evaluasi berupa daftar periksa berisikan 13 poin utama. Perangkat ini dirancang agar setiap kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Lampung selaras dengan prinsip pasar yang sehat dan transparan.
Ketua KPPU RI, M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa iklim usaha Lampung mencatatkan tren positif. Skor Indeks Persaingan Usaha (IPU) Lampung pada 2025 melonjak ke angka 5,04 dari sebelumnya 4,98 pada 2024. Menurutnya, Perolehan ini berhasil melampaui rata-rata IPU tingkat nasional sebesar 5,01.
Fanshurullah juga menekankan bahwa capaian Indeks yang tinggi merupakan modal penting untuk meyakinkan para penanam modal foreign direct investment (FDI) agar tidak ragu menanamkan modalnya di bumi Lampung, terutama pada pemrosesan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan.papar dia
Merespons hal itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan komitmennya untuk mentransformasi struktur ekonomi Lampung dari sekadar penghasil komoditas mentah menuju industri pengolahan hilir. Menghidupkan sektor industri manufaktur hilir dinilai menjadi kunci utama dalam memberikan nilai tambah atas komoditas lokal sekaligus memperkuat keterkaitan antara petani di hulu dengan dunia industri.
Lebih jauh, posisi geostrategis Lampung yang ditopang aksesibilitas pelabuhan dinilai mampu menjadikan provinsi ini sebagai pusat aglomerasi dan rantai pasok (supply chain) bagi lima provinsi di sekitarnya. Sinergi bersama KPPU diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum serta efisiensi pasar yang adil bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.(**)
