DPRD Lampung Dorong Modernisasi Pertanian Demi Kesejahteraan

Komisi II DPRD Provinsi Lampung, H. Aribun Sayunis, S.Sos., M.M.

DETAK NUSANTARA | LAMPUNG,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang digagas pemerintah daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk memangkas beban biaya produksi sekaligus memicu lonjakan pendapatan para petani lokal. Dukungan tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung, H. Aribun Sayunis, S.Sos., M.M., pada Rabu (30/9/2026).

Ia menekankan bahwa transformasi digital dan mekanisasi di sektor agraris harus mampu memberikan dampak nyata yang berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat tani.

Menurut Aribun, tingginya biaya operasional dan kelangkaan tenaga kerja manual selama ini menjadi hambatan utama para petani. Kehadiran teknologi tepat guna dalam sistem PM-AAS diyakini menjadi solusi efektif untuk mempercepat pengolahan lahan hingga masa tanam.

"Tolak ukur keberhasilan modernisasi ini ada pada dompet petani. Pemanfaatan mesin dan teknologi tidak boleh sebatas formalitas, melainkan wajib memangkas pengeluaran, menghemat tenaga, serta mendongkrak hasil panen agar keuntungan yang didapat makin optimal," ujar Aribun.

Keberhasilan Lahan Percontohan di Lampung Tengah

Program PM-AAS sendiri telah membuktikan potensi besarnya melalui proyek percontohan (demplot) di Kabupaten Lampung Tengah. Di atas lahan seluas 100 hektare yang digarap oleh 77 petani, efisiensi teknologi mampu menghasilkan produktivitas impresif hingga 11,2 ton per hektare.

Melihat hasil positif tersebut, Komisi II DPRD Lampung mendorong Pemprov untuk mereplikasi keberhasilan ini ke berbagai wilayah lain. Kendati demikian, Aribun mengingatkan agar perluasan program dilakukan secara selektif dengan memperhatikan karakteristik lahan serta kebutuhan spesifik petani di tiap daerah.

Dukungan Ekosistem Pertanian Menyeluruh

Lebih lanjut, DPRD mengingatkan bahwa modernisasi tak akan berjalan maksimal tanpa sokongan ekosistem pendukung. Ketersediaan pasokan air, kelancaran distribusi pupuk, ketersediaan sarana produksi (saprodi), pendampingan teknis di lapangan, hingga kepastian akses pasar menjadi syarat mutlak agar nilai jual panen tetap tinggi.

Dengan penguatan kelembagaan kelompok tani dan efisiensi jadwal tanam, risiko kerugian akibat keterlambatan musim tanam dapat ditekan sedemikian rupa. DPRD Provinsi Lampung memastikan akan terus mendukung kebijakan agraris pemerintah daerah yang berorientasi pada produktivitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.Disadur dari sumber humas DPRD Lampung (DN.001)