Sekdaprov Lampung Pimpin Entry Meeting Pemeriksaan BPK
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin pelaksanaan *Entry Meeting* Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Senin (7/9/2026).
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa BPK RI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan tata kelola pembangunan, bukan institusi yang berseberangan.
"Tujuan akhirnya, bagaimana tujuan dalam rangka pembangunan di APBD dan APBN itu tepat sasaran, sesuai dengan regulasi, dan pada akhirnya nilai tambah di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo.
Ia meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam menyajikan data pendukung.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, menyampaikan bahwa entry meeting menjadi titik awal kolaborasi konstruktif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah bermuara pada kesejahteraan rakyat. Indikator tata kelola anggaran yang sehat tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar publik secara berkeadilan.
"Saya ingin melihatnya sebagai awal dari suatu proses bersama. Untuk melihat kembali apakah kebijakan dan penggunaan sumber daya Pemerintah Provinsi Lampung sudah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Nugroho di hadapan jajaran pimpinan perangkat daerah.
Pada Semester II Tahun 2026 ini, BPK menerjunkan lima tim pemeriksa untuk mengawal pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari kerja. Fokus pemeriksaan mencakup empat audit kinerja tematik dan satu audit kepatuhan, yaitu:
Ketahanan Energi, Pemeriksaan kinerja atas upaya Pemda dalam mendukung pencapaian Ketahanan Energi Nasional (TA 2025 – Semester I 2026).
Pangan Berkelanjutan. Pemeriksaan kinerja atas upaya Pemda dalam peningkatan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan pada komoditas tebu/gula, sawit/minyak goreng, dan sapi/daging (TA 2024 – Semester I 2026).
Layanan Kesehatan. Pemeriksaan kinerja atas upaya RSUD dalam mewujudkan tata kelola yang efektif untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (TA 2025 – Semester I 2026).
Pendidikan (BOSP) Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemda dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan (TA 2025 – Semester I 2026).
Belanja Daerah. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah.
Di samping fokus pemeriksaan tersebut, BPK turut mengapresiasi capaian Pemprov Lampung yang mencatatkan kenaikan progres penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 6,04 persen. Capaian ini menjadi kenaikan tertinggi ketiga di tingkat Provinsi Lampung dan mendongkrak peringkat penyelesaian dari posisi ke-13 ke peringkat ke-9.
Meski demikian, BPK mengingatkan agar penyelesaian tindak lanjut tersebut tidak sekadar menjadi target administratif, melainkan benar-benar menyelesaikan akar permasalahan secara substantif.
Menutup arahannya, Nugroho menegaskan komitmen BPK terhadap nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001.
"BPK bukan di seberang Pemerintah Provinsi Lampung. Kita memang memiliki fungsi dan peran yang berbeda. BPK melakukan pemeriksaan, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan pemerintahan. Tapi kita memiliki kepentingan yang sama, agar pemerintahan di Provinsi Lampung ini berjalan semakin baik dan masyarakat mendapatkan manfaat yang semakin besar," pungkas Nugroho. Dilansir dari sumber Pemprov Lampung (DN.001)
