Kodam XXI Radin Inten Konsolidasi Elemen Pendukung
![]() |
| foto bersama dengan komponan organisasi pendukung kodam XXI/Radin Inten |
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Upaya
memantapkan fondasi pertahanan wilayah berbasis rakyat terus digencarkan di
kawasan Sumatra bagian selatan. Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Inten
menggelar Pertemuan Koordinasi Seruan Nasional Angkatan Bersenjata bersama
jajaran elemen pendukung regional yang telah berlangsung di aula Sudirman makodam
XXII/ Raden intan , pada jumat (16/10/2026).
Tujuan acara
koordinasi dengan sejumlah elemen Masyarakat merupakan persiapan apel kebangsaan yang akan
dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 2026 mendatang. Forum strategis ini diselenggarakan guna
memperkuat benteng pertahanan berbasis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat
Semesta (Sishankamrata) di tengah dinamika keamanan nasional yang kian
kompleks.terdapat 56 komponen pendukung Mengusung pesan utama mengenai
penguatan persatuan dan kesadaran bela negara, komponan pendukung yang telah diundang dalam
acara tersebut adalah ;
1. Gerakan Independent Laskar Sumatera
2.
DPD Himpunan
Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Provinsi Lampung
3.
DPW Himpunan
Peternak dan Petani Milenial Indonesia (HPPMI) .
4.
DPD Badan
Penyelamat Wisata Tirta (BALAWISTA)
5.
Perkumpulan Chef
Profesional Indonesia (PCPI)
6.
DPD Laskar
Pendekar Banten Sejati
7.
Gabungan Aksi
Roda Dua Lampung
8.
Keluarga Besar
Putra Putri POLRI (KBPP POLRI)
9.
Forum Generasi
Anti Narkotika dan Miras Nasional (GANMN)
10.
Asosiasi
Wartawan Profesional Indonesia
11.
Serikat Media
Siber Indonesia Provinsi Lampung
12.
DPD Horas Bangso
Batak
13.
Badan Koordinasi
Pemuda Lampung (BPKL)
14. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
15.
Ampura Lampung
Indonesia
16.
Forum Kader Bela
Negara
17.
Pencinta Tanah
Air Indonesia (PETANESIA)
18.
Laskar Lampung
Indonesia
19.
Masyarakat
Transparansi Merdeka
20.
Perkumpulan
Penggemar Ayam Indonesia
21.
Barisan Pemuda
Nusantara
22.
Komite Olah Raga
Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung
23.
Persatuan Warga
Sapta Darma (PERSADA)
24.
Relawan Ratu
Prabu
25.
Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia
26.
Laskar Merah
Putih Indonesia
27.
Barisan Rakyat
Indonesia
28.
Perkumpulan
Besar Solidaritas Rakyat
29.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30.
Ketua KB. FKPPI Provinsi Lampung
31.
Ketua PPM Provinsi Lampung
32.
Ketua PPM Kotamadya Lampung
33.
Ketua HIPAKAD Provinsi Lampung
34.
Ketua GP. Ansor Provinsi Lampung
35.
Ketua KNPI Provinsi Lampung
36.
Ketua Bela Negara Provinsi Lampung
37.
Ketua Pemuda Pacasila Provinsi Lampung
38.
Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Lampung
39.
Komcad Provinsi Lampung
40.
Forum Komunikasi Petani Lampung Berjaya
41.
DPP Forum Masyarakat Tulang Bawang Bersatu
42.
Perkumpulan Kreatifitas Anak Bangsa Provinsi Lampung
43.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
44.
Gerakan Masyarakat Nusantara Raya (GEMANTARA RAYA)
45.
Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung (GASPOOL)
46.
Perkumpulan Seni Beladiri Kungfu Gerak Bayangan
47.
Perkumpulan Petani Peternak dan Nelayan (P3N)
48.
Pengemudi Pariwisata Indonesia (PEPARINDO)
49.
Purna Pasukan Utama Kirab Remaja Nasional
50.
Pejuang Siliwangi Indonesia 1922
51.
Rakyat Permata Nusantara
52.
Penyimbang Tuha Marga Teluk Betung
53.
Lembaga Masyarakat Bersatu Membangun Bangsa dan Negara (MABESBA)
54.
Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP)
55.
Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia
56.
Garuda Bakti Nusantara
konsolidasi ini menggalang
kolaborasi erat antara institusi militer dengan segenap pemangku kepentingan
sipil. Kegiatan tersebut menjadi momentum krusial bagi wilayah pertahanan yang
melingkupi Provinsi Lampung dan Bengkulu untuk memperjelas arah tata kelola
keamanan berbasis partisipasi publik.
Memperkuat
Benteng Non-Fisik Melalui Pemahaman Bela Negara
Pertahanan suatu daerah tak
lagi semata-mata diukur dari kesiapan alutsista atau jumlah personel bersenjata
di lapangan. Di era modern, ancaman terhadap kedaulatan kerap hadir dalam wujud
non-militer, seperti disinformasi, ketimpangan sosial, hingga potensi konflik
horizontal yang dapat meretakkan integrasi bangsa.
Menjawab tantangan tersebut,
Kodam XXI/Radin Inten menekankan pentingnya penanaman doktrin bela negara
secara masif dan terstruktur. Sasaran utamanya adalah komponen pendukung yang
mencakup jajaran pemerintah daerah, tokoh adat dan agama, organisasi kemasyarakatan,
hingga generasi muda.
"Bela negara bukan sekadar kewajiban militer, melainkan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat. Ketika kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengakar kuat di tingkat akar rumput, maka ketahanan wilayah akan terbentuk secara alami," ungkap salah satu pejabat militer di sela-sela kegiatan pertukaran gagasan tersebut.
Melalui forum ini, para peserta dibekali pemahaman mendalam terkait deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan regional. Pendekatan persuasif dan edukatif ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari infiltrasi paham-paham radikal maupun provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan di kawasan Sumatra bagian selatan.
Ketua pimpinan Daerah (PD) Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S.Sos., M.M.,
menyambut positif langkah strategis Kodam XXI/Radin Inten dalam merangkul
seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut konsolidasi ini sangat penting untuk
menyamakan persepsi antar-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi
kepemudaan (OKP) se-Provinsi Lampung.
"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan antara TNI dan ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah Lampung. Sebagai tindak lanjutnya, kami merencanakan gelaran Apel Kebangsaan yang akan dilaksanakan pada 26 Oktober mendatang," ujar Slamet.
Ia menambahkan bahwa ormas dan elemen pemuda siap berjalan
beriringan dengan pemerintah daerah serta Kodam XXI/Radin Inten demi menjaga
persatuan dan kesatuan NKRI.
Tanggapan
positif dan apresiasi tinggi juga disuarakan oleh kalangan lembaga swadaya
masyarakat (LSM). Ketua LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi
Lampung, Ashari Hermansyah, menilai forum koordinasi seruan nasional ini
merupakan langkah yang sangat krusial dan relevan dengan tantangan zaman,
khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan arus
digitalisasi.
"Acara yang digagas Kodam XXI/Radin Inten ini sangat baik dan strategis untuk menyatukan persepsi seluruh komponen masyarakat terkait aksi nyata bela negara. Di era digital saat ini, pola ancaman terhadap kedaulatan bangsa telah bergeser. Masyarakat harus ekstra waspada terhadap serbuan informasi provokatif, ujaran kebencian, maupun isu-isu hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan di daerah," tegas Ashari.
Lebih
lanjut, Ashari menyoroti pentingnya edukasi publik dan literasi media di tengah
maraknya potensi konflik digital yang kerap memanfaatkan media sosial maupun
saluran komunikasi instan. Menurutnya, kesadaran bela negara di masa kini tidak
lagi sebatas perjuangan fisik, melainkan juga kecerdasan dalam menyaring dan
merespons informasi.
"Arus
informasi digital yang begitu cepat menuntut masyarakat untuk semakin bijak dan
berhati-hati terhadap provokasi cyber yang dapat mengancam integrasi bangsa.
Penguatan kesadaran bela negara menjadi benteng moral utama agar publik tidak
mudah terpengaruh oleh narasi-narasi destruktif di dunia maya. Sinergi
berkelanjutan antara TNI, pemerintah, dan elemen sipil seperti inilah yang
sangat dibutuhkan untuk membentengi publik sekaligus menjaga kondusifitas
wilayah," jelasnya menuturkan
Integrasi
Lintas Sektor Demi Kelancaran Pembangunan Daerah
Salah satu pilar utama yang
disoroti dalam pertemuan ini adalah urgensi harmonisasi langkah antara Kodam
XXI/Radin Inten dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wilayah hukum Kodam XXI/Radin Inten yang membawahi dua provinsi strategis,
yakni Lampung dan Bengkulu, memiliki tantangan geografis serta demografis yang
amat beragam.
Kondisi tersebut menuntut
adanya keselarasan visi antara TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri), serta pemerintah daerah setempat. Sinergitas inter-lembaga ini dinilai
menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif.
Beberapa poin koordinasi
lintas sektor yang dimantapkan meliputi:
- Pengamanan Jalur Logistik Strategis: Memastikan keamanan koridor transportasi
darat dan laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra melalui Selat
Sunda.
- Mitigasi Konflik Sosial: Menyiapkan mekanisme respons cepat
gabungan untuk menyelesaikan potensi gesekan antar kelompok masyarakat
secara humanis.
- Harmonisasi Regulasi Daerah: Memastikan kebijakan pembangunan daerah
sejalan dengan tata ruang wilayah pertahanan (RTRW Pertahanan).
Optimalisasi
Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk Kesejahteraan
Tidak hanya berfokus pada
wacana pertahanan konseptual, agenda koordinasi ini juga mematangkan rencana
aksi nyata di lapangan melalui mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Konsep pertahanan modern menuntut TNI untuk tampil fleksibel hadir tidak hanya
saat terjadi ancaman militer, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan
masyarakat.
Di wilayah Kodam XXI/Radin
Inten, implementasi OMSP difokuskan pada tiga sektor vital:
1.
Ketahanan Pangan Nasional
Sebagai salah satu lumbung
pangan di bagian selatan Pulau Sumatra, Lampung dan Bengkulu memiliki peran
strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional. TNI berkomitmen mendampingi
para petani lokal melalui optimalisasi pemanfaatan lahan tidur, pembukaan akses
irigasi, serta pengawalan distribusi hasil pertanian agar terbebas dari praktik
spekulasi pasar.
2. Karya
Bakti Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Mengingat posisi geologis
wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir
rob personel militer disyiapkan untuk memperkuat kapasitas tanggap darurat
warga. Kegiatan reboisasi, pembersihan aliran sungai, serta edukasi kebencanaan
menjadi program rutin yang dijalankan bersama warga sipil.
3.
Pembangunan Infrastruktur Perintis
Di kawasan pedalaman dan
wilayah terisolir, keterbatasan akses jalan kerap menjadi penghambat roda
ekonomi. Melalui program Bakti TNI, penyiapan jalan penghubung antar-desa,
perbaikan jembatan gantung, dan penyediaan sarana air bersih terus digencarkan
guna membuka isolasi geografis masyarakat setempat.
Langkah-langkah terpadu ini
membuktikan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat mampu memberikan
dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga di wilayah terpencil.
Dinamika
Kepemimpinan dan Kepercayaan di Tingkat Nasional
Pertemuan koordinasi yang
berlangsung secara khidmat ini bertepatan pula dengan momentum penting dalam
struktur kepemimpinan Kodam XXI/Radin Inten. Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin
Inten, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, baru saja mendapat panggilan
resmi untuk menghadap Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan,
Jakarta.
Pemanggilan tersebut
berkaitan dengan rotasi tugas dan amanah baru yang ditugaskan kepada Mayjen TNI
Kristomei Sianturi di jajaran pimpinan tingkat pusat. Peristiwa ini mendapatkan
apresiasi luas dari berbagai pihak di daerah, karena dinilai sebagai wujud
pengakuan atas rekam jejak kepemimpinan yang solid dan profesional selama
memimpin wilayah pertahanan Lampung-Bengkulu.
Rekam jejak kepemimpinan
yang transparan, komunikatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat
menjadi alasan utama tingginya kepercayaan pemerintah pusat terhadap jajaran
perwira tinggi dari Kodam XXI/Radin Inten. Meskipun dinamika pergantian kepemimpinan
tengah bergulir, seluruh program kerja dan komitmen sinergi yang telah
disepakati dipastikan tetap berjalan berkesinambungan tanpa merubah arah
kebijakan strategis yang sudah ditetapkan.
Membangun
Masa Depan Pertahanan Berbasis Kerakyatan
Melalui pelaksanaan rapat
koordinasi ini, Kodam XXI/Radin Inten kembali menegaskan bahwa kekuatan
pertahanan negara tidak terletak pada seberapa canggih persenjataan yang
dimiliki, melainkan pada seberapa erat kemanunggalan antara tentara dan
rakyatnya.
Dengan menyatukan persepsi
antara institusi militer, pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh komponen
masyarakat, Provinsi Lampung dan Bengkulu optimistis mampu menghadapi berbagai
tantangan zaman. Konsolidasi berkelanjutan ini diharapkan menjadi contoh ideal
bagaimana Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta diimplementasikan
secara konkret demi mengawal kedaulatan NKRI sekaligus memajukan kesejahteraan
seluruh warga negara.(DN.001)


