Aktivis Soroti Transparansi Anggaran Pemkot Bandar Lampung
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Gelombang kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah kembali mengemuka di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Pada kamis, (1/10/2026)
Organisasi kemasyarakatan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota untuk menuntut penjelasan transparan terkait indikasi ketidakberesan penggunaan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam penyampaian aspirasinya, massa aksi menyoroti sejumlah pos belanja daerah yang dinilai janggal dan kurang akuntabel. Fokus perhatian tertuju pada tata kelola anggaran di tiga dinas vital, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bandar Lampung.
Ketua LSM KAKI Lampung, Lucky Nurhidayah, menegaskan bahwa aksi pergerakan ini didasari atas fungsi kontrol sosial masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya tanpa celah penyimpangan.
Secara khusus, pergerakan tersebut mengkritisi beberapa item penggunaan dana, di antaranya realisasi anggaran gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nilainya mencapai miliaran rupiah, hingga belanja operasional dan pengadaan pada instansi-instansi terkait.
Aktivis mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun dinas pengawasan internal untuk segera melakukan audit menyeluruh guna memastikan efisiensi dan legalitas penggunaan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi balasan terkait poin-poin tuntutan yang dilayangkan oleh para demonstran. Kendati demikian, publik berharap adanya respons cepat dan langkah nyata dari Pemkot dalam menyikapi aspirasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.(DN.001)
