Gubernur Lampung Dorong Ekonomi Desa Berbasis Koperasi
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi mengalihkan fokus strategi pembangunan daerahnya. Mengutip prinsip Pasal 33 UUD 1945 serta program Asta Cita kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Lampung meninggalkan model trickle-down economy dan beralih menguatkan fondasi ekonomi masyarakat dari kawasan perdesaan (bottom-up economy).
Arah kebijakan baru tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada gelaran Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP), Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Semester II 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Forum strategis ini diselenggarakan atas kerja sama Pemprov Lampung bersama Bank Indonesia, DJPb, dan OJK Lampung, serta dihadiri jajaran kepala daerah, unsur Forkopimda, perbankan, akademisi, hingga pimpinan media.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menguraikan bahwa hampir sepertiga sekitar 28 hingga 30 persen struktur perekonomian Lampung bergantung pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, kebijakan regulasi yang berpihak pada petani desa menjadi prioritas utama. Menurutnya, pendekatan ekonomi terdahulu yang mengutamakan insentif modal bagi konglomerasi besar terbukti kurang efektif dalam mendistribusikan kesejahteraan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Melalui pendekatan anyar ini, unit koperasi dan pusat kegiatan ekonomi perdesaan difungsikan sebagai penggerak utama (anchor) yang menopang pertumbuhan dari tingkat bawah menuju rantai industri di tingkat atas.
Langkah afirmatif pemerintah pusat melalui penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta penghentian impor komoditas pertanian terbukti memberikan dampak signifikan bagi taraf hidup keluarga petani di Lampung. Saat ini, marjin keuntungan petani melonjak hingga 48 persen, dengan pendapatan bulanan berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta.
Perubahan paradigma ini tercermin langsung pada indikator makroekonomi wilayah. Pada semester II 2026, laju pertumbuhan ekonomi Lampung menembus angka 5,29 persen menjadikannya yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Di samping itu, angka kemiskinan di Lampung berhasil ditekan sebesar 1 persen dalam satu tahun terakhir, atau tiga kali lebih cepat dibandingkan laju penurunan tahunan pada periode sebelumnya yang rata-rata berada di angka 0,3 persen.
Penguatan daya beli warga di kawasan perdesaan juga dibuktikan oleh data transaksi ekonomi riil dari Bapenda:
Penjualan Kendaraan Niaga: Pembelian unit kendaraan baru naik 43 persen, didominasi armada pendukung logistik pangan seperti truk (melonjak 220 persen), van (naik 123 persen), dan pick-up (naik 78 persen).
Aktivitas Keagamaan: Terjadi kenaikan signifikan pada transaksi hewan kurban (sapi naik 109 persen dan domba naik 141 persen) serta lonjakan angka keberangkatan ibadah umrah.
Gubernur Mirza mengingatkan bahwa sekitar 55 persen potensi hasil bumi Lampung seperti kelapa sawit, karet, kopi, tebu, dan kakao saat ini belum tersentuh proses hilirisasi secara optimal.
Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan, Gubernur menginstruksikan seluruh wali kota dan bupati di Lampung agar menyelaraskan program kerja daerah. Fokus utama diarahkan pada penyediaan sarana pengering (dryer), pembangunan pusat peternakan, pembentukan kawasan industri beras rakyat, serta penyiapan SDM lokal yang kompeten melalui pendidikan vokasi.(DN.001)
