Langkah Pemprov Lampung Redam Lonjakan Harga Pangan
 |
DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan jalur distribusi dan stabilitas pasokan bahan pokok guna meredam laju inflasi daerah. Langkah strategis ini diselaraskan melalui keterlibatan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam evaluasi nasional bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian via sambungan virtual dari Kantor Diskominfotik Lampung, Senin (12/10/2026).
Langkah ini merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang menunjukkan inflasi tahunan nasional naik menjadi 3,28 persen pada September 2026. Di tingkat lokal, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung bergerak naik 1,06 persen hingga pertengahan Oktober 2026, terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas utama seperti beras, telur, daging ayam ras, serta cabai merah dan cabai rawit.
Menanggapi gejolak harga tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti adanya anomali pasar yang merugikan produsen maupun konsumen. Ia menginstruksikan pembenahan tata kelola niaga serta penindakan tegas terhadap indikasi permainan harga.
"Sangat tidak wajar jika peternak menanggung harga jual yang terpuruk di tingkat pertama, namun masyarakat di pasar tetap harus membeli dengan harga tinggi. Rantai niaga ini harus kita benahi dan investigasi bersama aparat penegak hukum," ujar Mentan.
Selain penataan niaga, pertemuan tersebut juga menandai pengesahan Surat Edaran Bersama antara Kemendagri dan Kementan mengenai optimalisasi penyuluhan pertanian. Kerjasama ini mewajibkan pembenahan aset Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang rusak di berbagai daerah. Pemerintah daerah bersama kementerian berkomitmen memperkuat sarana, prasarana, serta pendampingan bagi para petani guna menjamin swasembada pangan yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, BPS, dan distributor. Intervensi konkret seperti pelaksanaan operasi pasar murah, pemanfaatan cadangan beras Bulog, hingga penguatan jalur pasokan lokal menjadi prioritas utama guna memulihkan daya beli masyarakat.
Meskipun terdapat riak kenaikan harga komoditas tertentu, proyeksi Badan Pangan Nasional memastikan bahwa neraca ketersediaan 10 bahan pangan pokok nasional—termasuk beras, gula, dan aneka daging—masih dalam kondisi aman hingga penutup tahun 2026. Pemprov Lampung berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan tersebut di tingkat tapak agar gejolak harga dapat segera diredam. (DN.001)
