Dugaan Suap Pajak, KPK Tetapkan Lima Tersangka
DETAK NUSANTARA | JAKARTA- Nusantara tercengang, Disaat Menteri keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi sadewa sedang fokus terhadap isu nasional, terutama pada Pengejaran Pengemplang Pajak, Optimalisasi Penerimaan Negara efisiensi Anggaran, dan Menjaga Stabilitas Ekonomi, Tidak disangka Dirjend Pajak Kemenkeu RI yang berada dibawah Naungannya membuat tercengang Publik.
Dikutip dari Konferensi pers yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sedikitnya ada lima (5) orang yang dijadikan tersangka oleh KPK atas Dugaan suap pada pemeriksaan pajak di direktorat Jenderal pajak kemenkeu RI.
Dalam operasi Tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, KPK menyita uang dan perhiasan emas senilai 6,38 Miliar yang disita dari pegawai kantor pelayanan pajak (KPP) madya, jakarta Utara, dengan rincian uang tunai 793 juta, Valuta Asing (VA) sebesar 165 ribu dolar singapura atau setara 2,16 miliar rupiah dan perhiasan logam mulia 1,3 kg
Dalam keterangan yang disampaikan Plt.Deputi penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, kepada media mengatakan, uang dan emas yang disita menjadi barang bukti dalam perkara dugaan suap pengaturan pajak oleh PT. WP., terang dia Sabtu (10/1/2026)
Awalnya pada bulan September hingga Desember 2025 PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan periode 2023, dilaporkan di tahun 2025, atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan potensi adanya kekurangan bayar, hasilnya terdapat potensi kekurangan bayar sekitar Rp 75 miliar,” terangnya
Sementara wakil KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut, penindakan dilakukan terhadap beberapa pegawai pajak bersama sejumlah pihak dari kalangan wajib pajak.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut, adalah ( EY ) Staf PT Wanatiara persada . (ABD ) Konsultan pajak. (ASB) Tim penilai di KPP madya Jakarta Utara. (AGS ) kepala seksi pengawas dan konsultasi KPP madya Jakarta Utara. Dan( DWB )kepala KPP madya Jakarta Utara.
