Walikota Diminta Mundur, Sebelum Rakyat Bergerak

DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Tampaknya pemerintah kota melalui dinas pekerjaan umum Kota bandar Lampung harus instropeksi dan mengaca atas kejadian banjir yang melanda ibu kota provinsi Lampung , hal ini disampaikan Ashari Hermansyah, ketua  umum Lembaga swadaya masyarakat Transparansi Merdeka (LSM MTM ) provinsi Lampung, kepada media Rabu (15/4/2026)

Kejadian ini kata Ashari, terus berulang dari tahun sebelumnya hingga saat ini,  walikota Eva menurut Ashari tidak memiliki konsep dasar penanganan banjir yang melanda bandar Lampung.

Hampir lebih kurang diseluruh kecamatan pada titik titik yang dilanda banjir mengalami kerugian material dan imaterial yang diterima masyarakat, artinya masyarakat kita belum mencapai tingkat kesejahteraan sempurna. Ujarnya 

Walikota Eva saat ini yang menurut penilaiannya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur bangunan gedung dan infrastruktur jalan, dan kegiatan kerohanian  yang berarti program penanganan banjir terkesan di abaikan.

Ia contohkan ditahun lalu pada tahun anggaran 2025, lembaganya telah melakukan. Survei dan investigasi terhadap 33 pekerjaan infrastruktur dan hampir seluruhnya didominasi pekerjaan banguan gedung dan jalan,.sementara pekerjaan drainase minim, hal lain yang disampaikan dia,.bahwa  yang saat ini sedang dalam proses audit BPK RI Lampung terkait proyek yang sudah dilakukan survei sebelumnya

Untuk  ditahun 2026 berdasarkan sumber yang diperoleh melalui laman sirup LKPP, khususnya dinas pekerjaan umum yang menanganin proyek infrastruktur masih berkutat pada pembangunan jalan dan pembangunan bangunan gedung seperti lanjutan pembangunan. Gedung kejaksaan dan gedung rumah sakit daerah yang menelan anggaran miliaran rupiah, ujar dia

Saya heran dengan walikota saat ini,. Sejak diwaktu kampanye lalu akan memengkolan arus sungai penyebab banjir, namun hingga saat ini tidak terbukti,.yang ada masalah banjir terus bergulir,  semestinya walikota fokus  pada  jaringan saluran drainase perkotaan.

Dan yang terpenting lagi, berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh ada semacam perbaikan jembatan dialiran sungai sekitar perumahan Arinda, tanjung senang namun itu hanya sedikit yang dilakukan, dan hanya perbaikan disekitar diarea yang dilanda banjir, semestinya pada area ditengah perkotaan yang lebih jadi perhatian sebagai pusat perputaran bisnis berkesinambungan, papar Ashari 

Terkait mengenai anggaran dinas pekerjaan umum dan sekretariat kota pemerintah bandar Lampung , MTM kini  sedang melakukan  analisis sekaligus nantinya melakukan pemantauan terhadap realisasi pekerjaan infratruktur mendatang, masih kata Ashari pekerjaan tersebut didominasi pekerjaan yang tidak dominan, diantaranya papar Ashari berdasarkan sumber informasi Sirup LKPP adalah : 

1. Revitalisasi Trotoar Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Karang Pusat (SMI) 2,5 m

2. Revitalisasi Trotoar Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Enggal (SMI) 8,9 m

3. Revitalisasi Trotoar Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Teluk Betung Utara (SMI) 3,5 m

4. Revitalisasi Trotoar Jalan Sultan Agung Kecamatan Way Halim (SMI), 22 m

5. Peningkatan Jalan Wala Utama (Rigid) Lanjutan Kecamatan Sukabumi (SMI) 3,2 m

6. Peningkatan Jalan Pulau Pisang (Rigid) Kecamatan Sukarame (SMI) 3 m

7. Peningkatan Jalan Ratu Dibalau (Rigid) Kecamatan Tanjung Senang (SMI) 9 m

8. Peningkatan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa (Rigid) Kecamatan Sukabumi (SMI), 35 m

9. Peningkatan Jalan Letkol Endro Suratmin (Rigid) Kecamatan Sukarame (SMI) 6,2 m

10.  Peningkatan Jalan R.A Basyid (Rigid) Kecamatan Tanjung Senang (SMI) 4,8 m

11.  Peningkatan Jalan Pulau Singkep (Rigid) Kecamatan Sukabumi (DAK) 4,9 m

12.  Pengadaan Material HRS 9,8 m

13.  Pengadaan Bahan Material Bidang CK Dinas PU Kota Bandar Lampung, 2,5 m

14.  Pengadaan Bahan Material Jalan 4 m

15.  Pengadaan Bahan Material Saluran 3,3 m

15. Pembangunan gedung kantor kejaksaan tinggi Lampung lanjutan, 45 M

16. pembangunan RSUD Tokro Dipo lanjutan , 65 M

17. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain / uraian ; Tali Asih; Wisata Rohani; Belanja Ongkos Naik Haji, Uang Petugas Haji Daerah (PHD); Belanja Pihak Ketiga Event Organizer (EO); Umroh; 44.8 M  / Bagian kesejahteraan rakyat sekretariat kota Bandar Lampung

18. Dan lainnya

Sementara menurut Ashari, Badan penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) provinsi Lampung telah menganggarkan kegiatan penanggulangan Bencana banjir pada tiga lokasi bandar Lampung, diantaranya : 

Pencegahan bencana longsor kota Bandar Lampung 2 , 3 MILIAR, Pencegahan Bencana Sungai Kota Bandar Lampung, 1 m, Pencegahan bencana longsor kota Bandar Lampung 2, 3 m,  disesalkan BPBD provinsi Lampung terkesan Kurang transparan terhadap publik, disebabkan tidak mencantumkan wilayah pasti pelaksanaan pekerjaan tersebut, imbuhnya .

Lalu Dina pengelolaan sumber daya air (PSDA) Provinsi Lampung telah mengalokasikan kegiatan rehabilitasi jaringan irgrasi D.I way Kandis bandar Lampung sebesar 2,4 M,  jadi ujar Ashari, pemerintah provinsi Lampung saja bantu pemerintah kota bandar Lampung untuk penanganan banjir, mengapa dinas pekerjaan umum fokus mendominasi pekerjaan yang tidak tepat sasaran,  katanya.

Lebih lanjut kami juga meminta kepada pihak DPRD kota bandar Lampung untuk melakukan fungsinya secara benar, karena mereka itu kerja untuk rakyat dan dapat gajih dari rakyat, tandasnya 

Untuk itu kami meminta Eva Dwiana segera mundur dari jabatan walikota bandar Lampung, karena secara ilmiah saja alam sudah tidak bersahabat, dan permasalahan banjir yang melanda bandar Lampung bukan lagi cobaan tapi malapetaka, 

Ia tambahkan juga kepada kawan kawan media untuk  meminta konfirmasi lanjutan terkait penanganan banjir dengan walikota maupun lainya. tutupnya