DPRD Lampung Komitmen Kawal Resolusi Agraria

DETAK NUSANTARA | LAMPUNG, Peringatan Hari Tani Nasional di Provinsi Lampung diwarnai langkah progresif antara jajaran legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat. Perwakilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara resmi menerima dan menyerap sederet aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi gabungan petani dan mahasiswa dalam aksi damai di kompleks pemerintahan daerah.Kamis lalu (24/9/2026)

Pertemuan tersebut menandai komitmen bersama dalam membedah serta menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang selama ini membebani sektor pertanian dan tata kelola agraria di wilayah Bumi Ruwa Jurai.

Dialog Terbuka dan Penyerahan Berkas Sengketa

Berbeda dengan pola unjuk rasa konvensional, penyampaian aspirasi kali ini mengedepankan pendekatan berbasis data dan dokumen legal. Perwakilan aliansi masyarakat menyodorkan berkas inventarisasi sengketa pertanahan, peta konflik agraria regional, serta pemetaan teknis mengenai rantai pasok komoditas lokal.

Di hadapan pejabat Pemprov dan pimpinan dewan, massa menyerahkan naskah tuntutan yang menyoroti sejumlah poin krusial:

1.    Percepatan Reformasi Agraria: Mendorong optimalisasi pendaftaran tanah sistematis serta penyelesaian sengketa lahan rakyat yang tumpang tindih dengan klaim korporasi maupun kawasan hutan.

2.    Ketersediaan dan Distribusi Pupuk: Menuntut pembenahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, akurat secara kuantitas, dan bebas dari kendala kelangkaan di tingkat petani gurem.

     Stabilisasi Harga Komoditas: Meminta pemerintah daerah aktif mengintervensi tata niaga hasil panen guna menekan ketimpangan harga antara tingkat produsen dan pasar akhir.

      Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat: Meminta jaminan kepastian hukum atas tanah garapan masyarakat adat dan petani lokal dari ancaman penggusuran.

Respons Eksekutif dan Legislatif

Mewakili unsur pimpinan daerah, jajaran Pemprov dan Sekretariat DPRD Lampung memberikan apresiasi tinggi terhadap pola penyampaian pendapat yang tertib, argumentatif, dan konstruktif. Pihak legislatif menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi tidak sekadar ditampung secara administratif, melainkan akan ditindaklanjuti secara berjenjang melalui fungsi pengawasan dan legislasi dewan.

"Seluruh dokumen tuntutan serta berkas sengketa yang telah diserahkan akan dipelajari secara komprehensif oleh komisi terkait. Kami di DPRD bersama instansi teknis Pemprov Lampung berkomitmen menjembatani dialog ini hingga melahirkan solusi konkret yang berpihak pada kesejahteraan petani," ujar perwakilan penerima aspirasi di lokasi aksi.

Langkah ini mempertegas ruang demokrasi di Provinsi Lampung yang semakin terbuka terhadap penyelesaian masalah-masalah struktural sektor pertanian melalui jalur diplomasi, pemetaan data objektif, dan sinergi antar-lembaga.(DN.001)