Kapolda Riau Minta Jajaran Tingkatkan Pelayanan Publik
DETAK NUSANTARA | RIAU, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan kecepatan respons, sikap humanis, dan integritas. Ia menegaskan, setiap persoalan yang dihadapi masyarakat harus segera ditangani tanpa menunggu menjadi sorotan di media sosial.
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026) pagi.
Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., Irwasda, para pejabat utama Polda Riau, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau.
Dalam arahannya, Arman menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian tidak cukup diukur dari banyaknya program dan kegiatan yang terlaksana. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata terhadap keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, transformasi Polri perlu diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan perilaku personel dalam menjalankan tugas. Pelayanan yang profesional harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif atau menindaklanjuti persoalan setelah mendapat perhatian publik.
Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab Personel
Kapolda Riau juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Setiap personel diminta menjaga kehormatan institusi melalui sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus memperoleh pelayanan kepolisian secara adil tanpa diskriminasi. Setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku, disertai komunikasi yang baik kepada pihak pelapor.
Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat dinilai penting untuk mencegah berkembangnya persoalan menjadi konflik yang lebih besar. Karena itu, jajaran kepolisian diharapkan tidak bersikap pasif dalam menghadapi berbagai permasalahan di wilayah tugasnya.
Kapolda turut meminta para Kapolres, Kapolsek, dan pimpinan satuan agar menjadi teladan bagi anggota. Para pimpinan harus mampu mengambil keputusan, melakukan pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta bertanggung jawab atas kinerja personel di bawah kepemimpinannya.
Green Policing dan Democratic Policing Diperkuat
Selain meningkatkan pelayanan publik, Kapolda Riau mendorong penguatan pendekatan Green Policing dan Democratic Policing sebagai bagian dari transformasi kepolisian.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas peran Polri dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung kelestarian lingkungan, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan program lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat harus memiliki sasaran yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari hasil yang dicapai, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas publik, berkurangnya potensi gangguan keamanan, dan terciptanya lingkungan yang lebih produktif.
Kapolda menekankan bahwa setiap satuan kerja perlu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat setempat agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.
Intelijen Prediktif untuk Antisipasi Gangguan Kamtibmas
Dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolda meminta fungsi intelijen memperkuat kemampuan analisis prediktif guna mendeteksi potensi gangguan sejak dini
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di wilayah Riau meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta berbagai dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Menurutnya, upaya pencegahan harus didukung pemetaan kerawanan yang akurat, analisis data kejadian, serta penentuan lokasi dan waktu yang membutuhkan kehadiran personel kepolisian.
Melalui pendekatan tersebut, patroli dan kegiatan pengamanan diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Kehadiran polisi tidak hanya diperlukan ketika gangguan keamanan terjadi, tetapi juga harus mampu mencegah potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pimpinan Diminta Pastikan Arahan Berjalan
Melalui kegiatan Commander Wish, Kapolda Riau menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran dalam menerjemahkan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Penguatan pelayanan publik, integritas personel, pendekatan humanis, dan pencegahan gangguan kamtibmas menjadi bagian penting dalam membangun kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.
Para pimpinan satuan diminta memastikan setiap arahan dilaksanakan secara konsisten melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Dengan langkah tersebut, program prioritas Polri diharapkan tidak berhenti sebagai instruksi, tetapi menjadi standar pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan mengenai pelayanan yang responsif sekaligus menjadi pengingat bahwa kehadiran Polri harus memberikan kepastian penanganan terhadap persoalan masyarakat, tanpa bergantung pada besarnya perhatian publik terhadap suatu kasus.
Kapolda Riau berharap seluruh personel mampu menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Riau. Dilansir dari sumber: (Humas Polda Riau) (DN.0016)
