Langkah Berani Ormas GBRAN Perkuat Kepemimpinan
DETAK NUSANTARA | JAKARTA, Peta pergerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kini memasuki babak baru yang sarat dinamika. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Berani Nusantara, yang populer dikenal sebagai DPP GBRAN, secara resmi mengumumkan kebijakan restrukturisasi berskala besar di dalam internal kepengurusan mereka. Pembenahan manajerial ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta loyalitas para fungsionaris yang dinilai tidak lagi selaras dengan visi utama organisasi.
Langkah tegas tersebut ditandai dengan diterbitkannya dokumen penetapan hukum berupa Surat Keputusan bernomor 013/DPP-GBRAN/X/2026. Keputusan strategis ini disahkan di Jakarta pada pertengahan Oktober 2026 melalui tanda tangan Ketua Umum DPP GBRAN, Rimson Maruli Sinaga, S.H., M.H., yang didampingi langsung oleh Sekretaris Jenderal, Jati Erna Sahara atau yang karib disapa Dije. Lewat pengesahan ini, manajemen pusat tidak hanya melakukan pembersihan elemen internal, melainkan juga memulihkan kekosongan posisi krusial dengan memunculkan enam profesional di lini kepemimpinan utama
Ketegasan Pembaharuan Internal
dan Penegakan Disiplin
Pembersihan di tubuh GBRAN bukanlah sekadar penataan administratif biasa, melainkan agenda korektif mendalam demi menjaga integritas lembaga. Kepemimpinan pusat memandang tindakan berupa pemberhentian hak keanggotaan dan pencopotan jabatan bagi oknum yang indisipliner sebagai prasyarat mutlak. Tanpa ketegasan tersebut, efisiensi dan stabilitas kerja ormas dikhawatirkan akan terganggu oleh tindakan merugikan dari segelintir pengurus.
Serah terima mandat kepengurusan baru yang dilangsungkan di Markas Besar DPP GBRAN, kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, berlangsung penuh khidmat. Dalam kesempatan itu, Sekjen DPP GBRAN, Jati Erna Sahara (Dije), menegaskan bahwasanya tindakan tegas terhadap oknum pembangkang merupakan wujud nyata komitmen pengurus pusat untuk membentengi iklim kerja yang sehat dan produktif.
Menurut Dije, keberadaan individu yang membawa dampak destruktif, manipulatif, serta tidak patuh terhadap komando dapat mengancam fondasi kelembagaan. Jika dibiarkan berkembang tanpa intervensi, perilaku menyimpang tersebut berpotensi mengandaskan cita-cita jangka panjang yang telah dirancang oleh para pendiri GBRAN.
"Tindakan tanpa kompromi terhadap pengurus yang membawa dampak negatif merupakan sebuah keharusan demi kelangsungan masa depan ormas. Pembenahan struktur ini memastikan seluruh program kerja mendatangkan hasil yang terukur, akuntabel, transparan, serta sepenuhnya berada dalam bingkai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GBRAN," terang Dije kepada awak media.Selasa, (13/10)
Ia juga menambahkan bahwa para fungsionaris yang baru dilantik dituntut menjunjung tinggi profesionalisme serta bekerja dalam koridor kewenangan yang sah. Penegakan tata tertib internal diyakini mampu mencegah terjadinya benturan kepentingan maupun pelanggaran wewenang konstitusional di masa depan.
Strategi Transformasi Menuju
Organisasi Berbasis Keahlian
Sebagai bagian dari agenda restrukturisasi nasional, DPP GBRAN secara resmi merekrut enam praktisi dan tokoh profesional yang membawahi portofolio strategis. Kehadiran jajaran pakar ini menandai pergeseran gaya kepemimpinan GBRAN dari ormas konvensional menuju expert-based organization (organisasi berbasis keahlian) yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Berikut adalah petaan portofolio dan profil enam tenaga ahli strategis yang resmi diamanahkan:
1.Syarif Al Qadri, S.E. (Bidang Usaha dan Bisnis): Diandalkan untuk membangun kemandirian finansial ormas melalui penyusunan strategi bisnis yang matang serta perancangan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.
2. Paijan MS (Bidang Ideologi, Sosial, dan Politik): Bertanggung jawab memperkokoh ketahanan doktrin ideologi kader, melakukan pemetaan peta politik nasional, serta merancang program pengabdian masyarakat secara terukur.
3. Khairul Basri (Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan/OKK): Memegang peran sentral dalam standardisasi pelatihan kader, pendataan anggota, serta penataan basis organisasi di seluruh wilayah Nusantara.
4. RM Gusti Haes (Bidang Media, Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga): Mengelola komunikasi publik, menjaga citra kelembagaan, serta membangun sinergi taktis dengan berbagai lembaga nasional.
5. Aryo Tyasmoro, S.H., M.H. (Bidang Hukum dan Advokasi): Menangani proteksi hukum kelembagaan, memastikan kepatuhan regulasi, serta memberikan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat luas.
6. Ir. Ghozali (Bidang Pemberdayaan UMKM): Berfokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, pendampingan usaha kecil, dan penciptaan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Kepatuhan Tegak Lurus pada Garis
Penasihat Nasional
Dalam pengarahan internal yang digelar secara tertutup, Ketua Umum DPP GBRAN, Rimson Maruli Sinaga, S.H., M.H., menginstruksikan agar seluruh jajaran pengurus baru senantiasa menjaga nama baik dan martabat organisasi. Di tengah dinamika sosial politik yang semakin rumit, moralitas fungsionaris dianggap sebagai kunci utama dalam merawat kepercayaan publik.
Rimson menekankan agar para kader tidak terdistraksi oleh wacana yang belum pasti, rumor liar, atau spekulasi yang dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Fokus utama seluruh elemen GBRAN harus tetap tertuju pada kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Posisi kita sangat jelas dan tidak tergoyahkan: tegak lurus mengusung serta menjalankan arahan dari Bapak Joko Widodo dalam kapasitas beliau sebagai Dewan Penasehat Gerakan Berani Nusantara. Jangan habiskan energi untuk melayani isu-isu spekulatif. Mari kita satukan seluruh potensi demi kejayaan bangsa Indonesia," seru Rimson dengan penuh optimisme.
Ia meyakini bahwa gebrakan penataan struktur ini memberikan energi segar yang akan membawa GBRAN menuju era kelembagaan yang lebih matang, solid, dan berwibawa di kancah nasional.
Akselerasi Rangkaian Agenda
Besar Nasional
Meski baru saja merampungkan penataan internal yang cukup intensif, manajemen DPP GBRAN memastikan bahwa seluruh kalender kegiatan nasional tetap berjalan tepat waktu tanpa hambatan. Organisasi menjamin tidak ada pembatalan maupun penundaan atas program strategis yang telah dirancang.
Beberapa agenda berskala nasional yang tengah dalam tahap akhir persiapan meliputi:
Konsolidasi Wilayah Timur (Papua Raya): Penyelesaian persiapan pelantikan pengurus wilayah di kawasan Papua Raya guna memperkuat simpul dukungan di Indonesia Timur.
Pengukuhan DPC dan PAC Serentak: Pengesahan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPC) serta Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang tersebar di 11 titik wilayah strategis.
Musyawarah Nasional (Munas) Medan: Puncak konsolidasi nasional yang diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai ajang penentuan arah kebijakan strategis ormas ke depan.
"Persiapan teknis menyambut rangkaian agenda nasional ini sudah sangat matang. Kami merasa bersyukur karena Bapak Joko Widodo selaku Pembina dan Pengarah Organisasi dijadwalkan hadir secara langsung pada momen bersejarah Munas di Kota Medan mendatang," pungkas Rimson menutup keterangannya.
Dengan hadirnya nakhoda baru di
enam lini strategis serta dukungan kuat dari penasihat nasional, Gerakan Berani
Nusantara optimistis mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang makin
nyata bagi kemajuan bangsa. (DN.001)
