Gubernur Mirza Tegaskan Kolaborasi Total Penanganan Karhutla

Rahmat Mirzani Djausal | Gubernur Lampung

DETAK NUSANTARA |  LAMPUNG, Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Lampung kini memasuki babak baru yang memprioritaskan penguatan mitigasi dari garis terdepan hingga tingkat pedesaan. Pemerintah Provinsi Lampung secara tegas menginstruksikan bahwa penanggulangan ancaman karhutla tidak dapat ditanggung secara mandiri oleh institusi pemerintah semata, melainkan membutuhkan integrasi aksi, sinergi taktis, dan kerja sama solid yang melingkupi jajaran TNI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), instansi teknis, tim relawan, serta elemen masyarakat di pedesaan, kecamatan, hingga kabupaten dan kota. Dalam pengarahan resminya di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung pada Senin (19/10/2026), 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana untuk menggeser paradigma operasional. Penanganan karhutla diimbau agar tidak lagi berfokus pada upaya pemadaman reaktif ketika kobaran api sudah membesar dan meluas, melainkan diarahkan pada langkah pencegahan dini serta mitigasi terencana guna menutup potensi munculnya titik api baru di tengah paparan gelombang cuaca kering ekstrem yang diperkirakan masih melanda kawasan tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Pemerintah Daerah menegaskan pentingnya pemanfaatan data teknis dan pemetaan spasial secara presisi untuk merancang langkah penanggulangan karhutla yang lebih efektif dan efisien. Pemetaan wilayah-wilayah yang secara konsisten mencatatkan indikator suhu permukaan tinggi (hotspot) menjadi fondasi utama dalam menyusun program pencegahan di tingkat lapangan. Gubernur Mirza meminta BPBD agar tidak sekadar memanfaatkan data pencitraan satelit sebagai rujukan pencarian lokasi kebakaran aktif, melainkan mengolahnya menjadi pemetaan pola persebaran titik panas yang komprehensif untuk disebarluaskan ke tingkat pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga perangkat desa.

Melalui ketersediaan pemetaan yang terstruktur tersebut, para kepala desa dan aparatur lokal diharapkan mampu mengidentifikasi serta mengintervensi kebiasaan masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah, pembersihan lahan dengan cara dibakar, maupun aktivitas pembakaran vegetasi lainnya yang berisiko memicu kebakaran selama musim kemarau. Edukasi masyarakat, sosialisasi bahaya kebakaran, serta pengawasan rutin di area rawan menjadi instrumen utama dalam menekan potensi bencana kebakaran hutan dari level yang paling dasar.

SKEMA INTEGRASI DATA DAN MITIGASI KARHUTLA LAMPUNG

1. PUSAT DATA & SATELIT , Pencitraan Citra Satelit & Pusdalops BPBD

2. PENGOLAHAN STRATEGIS , Penyusunan Pola Persebaran Titik Panas

3. DISTRIBUSI INFORMASI ,  BPBD Provinsi ke Pemkab/Pemkot & Kecamatan

4. AKSI GARIS TERDEPAN , Identifikasi Kebiasaan Lokal oleh Kepala Desa

5. EDUKASI & PREVENSI , Peningkatan Patroli & Penindakan Pembakaran

Proses pemantauan titik panas di wilayah Provinsi Lampung dioperasikan secara berkala melalui kombinasi analisis satelit, aplikasi Pusdalops, serta konfirmasi laporan langsung dari masyarakat dan personel lapangan BPBD kabupaten/kota. Pembaruan data dilakukan sebanyak dua kali sehari, yaitu setiap pukul 08.00 WIB dan 20.00 WIB. Berdasarkan catatan pemantauan, hasil analisis malam yang dirilis pada pagi hari menunjukkan rata-rata 30 hingga 60 titik panas, sedangkan hasil analisis siang yang dirilis pada malam hari mencatatkan lonjakan hingga 80 sampai 100 titik panas.

Kendati demikian, BPBD mengingatkan bahwa tingginya angka titik panas tidak selalu mencerminkan adanya kebakaran lahan secara langsung. Indikator *hotspot* juga dapat terdeteksi akibat kenaikan suhu permukaan bumi, paparan material panas, atau aktivitas pembakaran terencana dan terkontrol di area pertanian maupun industri. Oleh sebab itu, verifikasi lapangan secara riil tetap menjadi langkah krusial sebelum memutuskan tindakan pemadaman skala besar.

Salah satu titik krusial yang menyita perhatian utama dalam penanggulangan karhutla di Lampung adalah krisis kebakaran di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur. Kawasan konservasi berharga yang menjadi benteng pelestarian flora dan fauna endemik dilindungi ini telah dilanda kebakaran selama 24 hari berturut-turut sejak pertama kali terdeteksi pada 25 September 2026. Hingga laporan evaluasi operasional per 18 Oktober 2026, perjuangan gigih tim pemadam di jalur darat telah berhasil menaklukan dan mengamankan luasan sekitar 192 hektare.

Di samping penanganan darat, pertempuran memadamkan api dari udara melalui operasi bom air (water bombing) terus digencarkan untuk melokalisasi kobaran api di kawasan yang sulit dijangkau. Sebanyak 923 kali penyiraman udara telah diluncurkan oleh armada helikopter, dengan estimasi cakupan area terbasahi mencapai 124 hektare. Merekam situasi terkini melalui pantauan udara menggunakan pemindaian *drone* pada petang hari sebelumnya pukul 17.00 WIB, petugas masih mendeteksi titik asap dan area terbakar seluas kurang lebih 30 hektare. Area aktif ini tersebar di beberapa zona penting, yaitu Titik B dengan luasan sekitar 3 hektare, Titik C seluas 13 hektare, serta Titik D yang mencakup area sekitar 14 hektare.

REKAPITULASI PENANGGULANGAN KARHUTLA TNWK  : 

1.Merekam Durasi Kebakaran   : 24 Hari Berturut-turut (Sejak 25 Sept) 

2.Area Terjangkau Tim Darat   192 Hektare    

3.Frekuensi Water Bombing   923 Kali Penyiraman Udara              

4.  Estimasi Cakupan Bom Air , 124 Hektare Area Terbasahi            

5. Sisa Area Berasap/Terbakar , 30 Hektare (Tersebar di Titik B, C, D) 

Perjuangan sebanyak empat tim satgas di lapangan tidak luput dari rintangan geografis dan logistik yang sangat berat. Selain harus menembus rimbunnya vegetasi hutan yang rapat serta menghadapi keterbatasan peralatan, personel di lapangan berhadapan dengan tantangan jarak sumber air yang ekstrem. Pengambilan air dari Sungai Way Pegadungan menuju titik api membentang hingga radius 1,5 kilometer. Gna menembus hambatan geografis tersebut, tim di lapangan bahkan harus merintis dan membuka jalur darat baru sepanjang 6 kilometer menuju Titik D.

Sebagai bentuk penguatan operasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan peralatan pemadaman pendukung yang didistribusikan kepada kurang lebih 350 personel satgas darat. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat guna menambah armada helikopter demi memperkuat jangkauan dan penetrasi pemadaman udara.

Sebagai langkah antisipasi holistik dalam merespons cuaca kering ekstrem, sinergi antara BPBD Lampung, BNPB, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sempat menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada kurun waktu 11 hingga 13 Oktober 2026. Selama tiga hari pelaksanaan operasi hujan buatan tersebut, tim berhasil menyelesaikan 3 sorti penerbangan dengan total durasi mengudara mencapai 6 jam 16 menit serta menyemaikan sedikitnya 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) di atmosfer.

DETAIL OPERASI MODIFIKASI CUACA (OMC)              

1. Periode Pelaksanaan   : 11 – 13 Oktober 2026                    

2. Total Sorti Penerbangan  : 3 Sorti                 

3. Akumulasi Durasi Terbang   : 6 Jam 16 Menit                          

4. Total Bahan Semai Garam  3.000 Kg Natrium Klorida (NaCl)        

5. Keputusan Operasional : Dihentikan Per 18 Oktober (Awan Nihil)

Namun, operasi penyemaian awan ini terpaksa dihentikan pada 18 Oktober 2026 lantaran hasil pemantauan atmosfer menunjukkan ketiadaan pertumbuhan awan potensial yang dapat disemai menjadi hujan di langit Lampung. Berdasarkan analisis serta kalkulasi BMKG yang disampaikan dalam konferensi pers, paparan cuaca kering terik diprediksi masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depan, sehingga seluruh pemangku kepentingan diingatkan untuk tidak mengendurkan tingkat kesiapsiagaan.

Selain kawasan hutan konservasi, ancaman karhutla juga merembet ke area di sekitar infrastruktur vital dan pemukiman warga. Insiden timbulnya api sempat diidentifikasi di dekat ruas gerbang tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, serta tempat pembuangan sampah di sekitar KM 132B Tol Lampung Tengah, tepatnya di wilayah Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar.

Peristiwa kebakaran di gerbang tol Menggala yang terjadi pada 16 Oktober berhasil dikendalikan pada malam harinya dan langsung dilanjutkan dengan proses pendinginan (cooling) guna mencegah penyebaran api kembali. Sementara itu, kebakaran di lokasi pembuangan sampah melalap lahan seluas 1,5 hektare. Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan pemukiman dalam insiden tersebut.

Guna menanggulangi kebakaran sampah di Lampung Tengah, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin langsung koordinasi lintas wilayah untuk memobilisasi bantuan armada dan personel. Bantuan armada pemadam kebakaran dikerahkan secara terpadu, melibatkan dua unit mobil pemadam dari Kota Bandar Lampung serta masing-masing satu unit dari Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran. Selain armada pemadam, alat berat berupa ekskavator turut diterjunkan ke lokasi untuk membolak-balik serta mengurai gunungan tumpukan sampah, sehingga sisa bara api yang tersembunyi di bagian dalam lapisan sampah dapat dipadamkan secara menyeluruh.

Di tengah maraknya insiden kebakaran lahan di sejumlah wilayah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung memberikan laporan resmi terkait kondisi mutu udara regional. Berdasarkan pengukuran terhadap tujuh parameter utama Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang diperbarui pada pukul 09.00 WIB tanggal 19 Oktober 2026, kualitas udara di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya dikonfirmasi masih berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

INDIKATOR LINGKUNGAN & KUALITAS UDARA PROVINSI LAMPUNG

1.Parameter Uji : 7 Parameter Utama ISPU -Pembaruan Data: Pukul 09.00 WIB (19 Oktober 2026) 

2. Status Mutu Udara :  Di Bawah Ambang Batas Baku Mutu (Aman) 

3.Jangkauan Dampak Abu  : Belum  Menjangkau Pemukiman/Pulau Terdekat

4. Ketinggian Gelombang  : Normal dan Terkendali

Kondisi udara di wilayah tersebut dinyatakan masih aman dan dapat diterima bagi kesehatan manusia, flora, maupun fauna. Walaupun demikian, pihak berwenang tetap mengimbau warga masyarakat, khususnya kelompok rentan atau masyarakat yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan pernapasan, untuk tetap menjalankan langkah perlindungan kesehatan mandiri saat beraktivitas di luar ruangan.

Di sisi lain, perhatian kesiapsiagaan kebencanaan Provinsi Lampung juga tertuju pada perkembangan dinamika vulkanik Gunung AnakKomitmen Krakatau. Pada 18 Oktober 2026, tercatat letusan erupsi berdurasi pendek sebanyak empat kali dari gunung api tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi intensif dengan pos pengamatan serta relawan di Pulau Sebesi dan Pulau Tejang, sebaran abu vulkanik dilaporkan belum mencapai pulau-pulau terdekat dan kondisi gelombang laut di kawasan Selat Sunda tetap berada dalam kategori normal. Pemerintah daerah bersama instansi teknis memastikan bahwa pemantauan ketat akan terus dilakukan dan mengimbau publik untuk hanya memercayai kanal informasi resmi.

Kebijakan: Akselerasi Pencegahan dan Imbauan Kesiapsiagaan Berkelanjutan

Menutup konsolidasi lintas sektor di Pusdalops BPBD, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, tim relawan, dan elemen masyarakat untuk tidak mengendurkan kesiapsiagaan hingga memasuki musim penghujan secara stabil. Transparansi dan penyampaian informasi kebencanaan secara berkala dipandang sebagai kunci utama agar publik memperoleh perkembangan yang akurat, sekaligus memastikan setiap kejadian di lapangan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan mengutamakan keselamatan jiwa.

Melalui percepatan pemadaman taktis, pemetaan titik panas yang presisi, penggiatan patroli kawasan hutan, serta penguatan koordinasi lintas daerah, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kebakaran dapat dikendalikan secara efektif. Upaya komprehensif ini diharapkan tidak hanya mampu melindungi masyarakat dari dampak polusi asap dan menjaga keselamatan lalu lintas jalan raya, tetapi juga menekan kerusakan ekosistem lingkungan hidup di tanah Lampung demi keberlanjutan masa depan. (DN.001)

Menutup konsolidasi lintas sektor di Pusdalops BPBD, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, tim relawan, dan elemen masyarakat untuk tidak mengendurkan kesiapsiagaan hingga memasuki musim penghujan secara stabil. Transparansi dan penyampaian informasi kebencanaan secara berkala dipandang sebagai kunci utama agar publik memperoleh perkembangan yang akurat, sekaligus memastikan setiap kejadian di lapangan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan mengutamakan keselamatan jiwa.

Melalui percepatan pemadaman taktis, pemetaan titik panas yang presisi, penggiatan patroli kawasan hutan, serta penguatan koordinasi lintas daerah, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis kebakaran dapat dikendalikan secara efektif. Upaya komprehensif ini diharapkan tidak hanya mampu melindungi masyarakat dari dampak polusi asap dan menjaga keselamatan lalu lintas jalan raya, tetapi juga menekan kerusakan ekosistem lingkungan hidup di tanah Lampung demi keberlanjutan masa depan. (DN.001)