Kabut Asap Tol Bakter Memicu Rawan Kecelakaan

Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri

DETAK NUSANTARA | JAKARTA, Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur bebas hambatan kembali menyita perhatian publik nasional dan daerah. Kali ini, titik rawan berada di koridor Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter), tepatnya di sekitar kilometer (KM) 131. Peristiwa naas ini dipicu oleh kepulan asap tebal yang membumbung tinggi dari area di sekitar kawasan jalan tol, yang secara drastis mengaburkan jarak pandang para pengemudi yang melintas dengan kecepatan tinggi. Ketebalan asap yang menyelimuti badan jalan membuat pandangan mata menjadi sangat terbatas, hingga akhirnya memicu deretan benturan kendaraan yang tak terhindarkan.

Bagi pengguna jalan, koridor tol seharusnya menjadi sarana transportasi yang menawarkan tiga hal utama: kecepatan, kenyamanan, dan jaminan keselamatan. Namun, insiden di KM 131 ini menjadi bukti nyata bagaimana ancaman lingkungan di sekitar koridor dapat berubah menjadi bahaya mematikan dalam waktu singkat. Jarak pandang yang mendadak hilang di jalur bebas hambatan adalah skenario yang sangat berbahaya bagi siapa pun di balik kemudi. Peristiwa ini pun memicu gelombang keprihatinan sekaligus kritik tajam dari berbagai pihak, khususnya jajaran legislatif yang membidangi sektor infrastruktur dan perhubungan.

Critical Highlight Komisi V DPR RI terhadap Pengelola Jalan Tol

Merespons tragedi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri, menyampaikan penyesalan mendalam sekaligus teguran keras. Menurutnya, insiden kecelakaan akibat gangguan jarak pandang yang disebabkan oleh kebakaran lingkungan sekitar tidak bisa dianggap sebagai kejadian alam biasa yang dimaklumi begitu saja. Pihak pengelola, dalam hal ini PT Bakauheni Terbanggi Besar (BTB) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dinilai harus menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan yang sangat serius dalam mengevaluasi seluruh tata kelola keselamatan operasional mereka.

Politisi senior tersebut menggarisbawahi bahwa keselamatan nyawa pengguna jalan adalah asas tertinggi dalam penyelenggaraan fasilitas publik berbayar. Masyarakat yang memanfaatkan jalan tol tidak sekadar melintas, tetapi mereka membayar tarif yang telah ditentukan untuk mendapatkan tingkat pelayanan yang layak dan sesuai standar keamanan. Ketika keselamatan masyarakat terancam akibat kepulan asap yang tidak diantisipasi sejak dini, maka kredibilitas dan kesiapsiagaan operasional pihak manajemen secara langsung patut dipertanyakan secara kritis.

Poin Penting:

Keselamatan pengguna jalan adalah kewajiban mutlak BUJT yang tidak boleh dikompromikan.

Pembayaran tarif tol harus sebanding dengan pemenuhan jaminan perlindungan dan standar keamanan di lapangan.

Pengelolaan tol wajib mengutamakan mitigasi risiko bahaya, bukan sekadar kelancaran transaksi keuangan harian.

Pengawasan Ketat BPJT dan Pentingnya Audit SPM Secara Menyeluruh

Isu ini juga menyeret peran Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator resmi di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam menjalankan fungsinya, BPJT bertugas memastikan bahwa seluruh BUJT di Indonesia menaati Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mukhlis Basri mendesak agar BPJT tidak hanya bersikap pasif atau sekadar melakukan pengawasan administratif di atas kertas.

Pemeriksaan mendalam dan audit teknis secara menyeluruh perlu segera dilakukan terhadap ruas Tol Bakter. Audit tersebut harus mencakup beberapa aspek vital, antara lain:

1.Manajemen Risiko Kebakaran: Sejauh mana skema pemetaan dan tindakan pencegahan terhadap potensi kebakaran lahan di sepanjang ruang milik jalan (Rumija) maupun ruang pengawasan jalan (Ruwasja).

2. Pengawasan Lingkungan Koridor: Efektivitas patroli rutin dalam memantau aktivitas masyarakat sekitar atau kondisi vegetasi yang mudah terbakar di musim kemarau. 

3.Sistem Peringatan Dini (Early Warning System): Keberadaan dan fungsi papan informasi digital (Variable Message Sign/VMS) untuk memberi peringatan dini kepada pengendara sebelum memasuki titik asap.

4.Kecepatan Respons Petugas (Response Time): Durasi waktu yang dibutuhkan oleh unit patroli dan petugas darurat sejak laporan asap pertama diterima hingga tindakan pengamanan jalur dilakukan.

Tuntutan ini disampaikan agar BPJT tidak hanya memposisikan diri sebagai regulator saat momentum penyesuaian tarif tahunan atau tinjauan administratif tahunan semata. Pengawasan yang substantif justru sangat dibutuhkan ketika terjadi krisis keselamatan di lapangan yang mengancam keselamatan warga.

Mempertanyakan Efektivitas Pemetaan Risiko dan Mitigasi Bencana

Dalam konsep manajemen risiko infrastruktur modern, setiap ancaman yang berpotensi mengganggu operasional harus sudah masuk dalam peta risiko (risk mapping). Wilayah Lampung, dengan dinamika iklim dan kondisi lingkungan sekitarnya, memiliki kerawanan tersendiri terhadap potensi kebakaran lahan atau semak belukar pada periode tertentu. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan mendasar mengenai apakah potensi kepulan asap di sekitar KM 131 sebelumnya telah teridentifikasi dalam dokumen mitigasi risiko pengelola.

Jika ancaman tersebut sebenarnya sudah terdata, masyarakat berhak mengetahui mengapa langkah pencegahan yang diambil tidak mampu mencegah terjadinya kecelakaan. Apakah sistem pemantauan di lapangan yang tidak berjalan optimal, koordinasi antar-instansi dengan pemerintah daerah setempat yang tersumbat, ataukah sarana mitigasi darurat yang memang tidak memadai? Keterbukaan informasi dan transparansi dari pengelola jalan tol menjadi hal wajib agar publik mendapatkan jawaban yang jelas dan objektif.

Tanggung Jawab Nyata Terhadap Korban dan Pemulihan Hak

Satu hal yang tidak boleh terabaikan di tengah perdebatan regulasi adalah penanganan terhadap para korban yang terdampak langsung oleh kecelakaan di KM 131. Pihak manajemen PT BTB diimbau untuk menunjukkan iktikad baik dan tanggung jawab sosial secara nyata. Penanganan korban tidak boleh ditunda atau dialihkan menjadi beban pribadi para pengguna jalan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Langkah-langkah konkret yang mendesak untuk dilakukan meliputi:
Pendampingan Medis: Mendatangi para korban secara langsung dan memastikan seluruh fasilitas pertolongan kesehatan serta perawatan medis terpenuhi secara optimal tanpa kendala birokrasi.

Inventarisasi Kerusakan: Melakukan pemeriksaan teknis dan pendataan yang akurat terhadap kerusakan kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut.

Penyelesaian Ganti Rugi: Menyelesaikan proses ganti kerugian materiil secara adil, akuntabel, dan transparan berdasarkan hasil investigasi resmi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang telah menaati kewajiban membayar tarif tol tidak dibiarkan berjuang sendirian untuk menuntut hak-hak dasarnya ketika mengalami musibah akibat kelalaian tata kelola fasilitas publik.

Landasan Hukum Penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia

Penyelenggaraan dan pengelolaan jalan tol di tanah air memiliki dasar hukum yang kuat dan rinci. Payung hukum ini mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri infrastruktur transportasi.

1.. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022)  Mengatur kewajiban penyedia layanan dalam menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan.  

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol  Menegaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | sebagai syarat mutlak operasional dan evaluasi tarif

Melalui aturan perundang-undangan tersebut, negara secara tegas menempatkan pemenuhan pelayanan dan jaminan keselamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari izin konsesi penyelenggaraan jalan tol. Dengan demikian, setiap kelalaian dalam pemenuhan SPM memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang jelas.

Peran Komisi V DPR RI dalam Fungsi Pengawasan Infrastruktur

Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta pembangunan desa dan kawasan tertinggal memiliki mandat langsung untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan di sektor ini. Anggota DPR RI yang juga dikenal luas sebagai mantan Bupati Lampung Barat dua periode tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas penanganan kasus ini.

Hasil investigasi teknis dan audit SPM yang dilakukan oleh BPJT diharapkan dapat dibuka secara transparan kepada publik dan dilaporkan dalam forum rapat kerja bersama parlemen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan efektif demi mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Menyeimbangkan Bisnis Infrastruktur dan Perlindungan Konsumen

Jalan tol memang merupakan investasi infrastruktur bernilai tinggi yang melibatkan kalkulasi bisnis, pengembalian modal, dan operasional komersial. Namun, di balik seluruh dimensi bisnis tersebut, terdapat misi pelayanan publik dan kewajiban perlindungan terhadap keselamatan warga negara. Penyesuaian tarif tol yang dilakukan secara berkala harus diimbangi secara nyata dengan peningkatan kualitas perlindungan dan keselamatan pengendara di lapangan.

Pelajaran berharga dari peristiwa di KM 131 Tol Bakter ini menjadi momentum penting bagi seluruh pengelola jalan tol di Indonesia. Standar keselamatan tidak boleh sekadar menjadi pajangan laporan berkala, melainkan harus hadir secara nyata di setiap kilometer jalur tol yang dilintasi oleh masyarakat. Keselamatan pengguna jalan adalah harga mati yang wajib dijaga melalui kesiapsiagaan, mitigasi risiko yang matang, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Tabel Ringkasan Rincian Kasus dan Rekomendasi